Larangan Memakai Cadar Hanya di Kementerian PAN dan RB

Larangan Memakai Cadar Hanya di Kementerian PAN dan RB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo memberi pengarahan pada acara penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi (RB) Pemda DIY dan Pemkab/Kota se-DIY di Gedung Pracimosono, Kepatihan, Yogyakarta, Senin (4/11). ( Foto: Suara Pembaruan / Fuska Sani Evani )
Fuska Sani Evani / LES Selasa, 5 November 2019 | 12:34 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Rencana pelarangan penggunaan cadar dan celana cingkrang di lingkungan pegawai pemerintah menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, baru diterapkan di lingkungan Kementerian PAN RB. Untuk kementerian dan daerah lain, kebijakan itu tidak mengikat.

Tjahjo Kumolo menegaskan, lembaga dan kementerian punya hak mengatur cara berpakaian pegawainya. Pada lingkungan Kementerian PAN RB misalnya, sudah ada seragam putih, seragam Korpri yang digunakan sebagai seragam resmi selama di kantor.

“Di kantor jangan pakai cadar. Kalau di luar kantor silakan. Kalau instansi lain kita serahkan kebijakan masing masing instansi baik di Pemda maupun instansi lain. Kalau di Kementerian PAN RB wajib tidak pakai cadar,” ucap Tjahjo Kumolo di Kepatihan Yogyakarta, Senin (4/11/2019).

Dikatakan, kebijakan melarang penggunaan cadar selama bekerja di kantor pemerintahan, bukan berarti melarang menjalankan ibadah sesuai kepercayaan.

“Mengenakan pakaian Jawa silahkan. Memakai peci silahkan, tetapi kalau cadar bagaimana mau lihat wajahnya,” tandasnya.
Menurut Menteri PAN RB, dalam lingkup birokrasi semua pihak membutuhkan koordinasi, sehingga wajar jika harus tahu dan kenal wajah.

Selain itu, menurut Tjahjo aparatur sipil negara (ASN) juga wajib memahami pentingnya ideologi negara dan harus bisa dijadikan tolak-ukur. Dengan demikian upaya mencegah radikalisme bisa dilakukan bersama.

“Menjalankan ibadah harus dihormati, semua berhak. Namun kita juga bisa berorganisasi dengan menjaga kebinekaan, jadi jaga kebangsaan dan bernegara di lingkup ASN untuk pencegahan radikalisme, dan paham radikalisme harus dicegah,” tegasnya.

Meski ada larangan di lingkup Kementerian PAN RB, lanjut Tjahjo Kumolo, pihaknya tidak memberikan imbauan ke lembaga atau kementerian lain untuk menerapkan larangan yang sama. Sebab masing-masing kepala daerah dan kepala intansi punya kewenangan untuk mengatur.

“Tidak ada kewajiban, tetapi di Kementerian PAN RB wajib. Begitu keluar kantor bebas," ucapnya.

Sementara Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menjelaskan, selama ini di lingkungan Pemda DIY belum ada larangan mengenai pemakaian cadar, sebab memang tidak ada laporan ASN di lingkup Pemda DIY yang menggunakan cadar tersebut.

“Saya tidak tahu sudah ada kebijakan larangan penggunaan cadar, karena selama ini di DIY belum ada kebijakan itu,” jelas Sultan.
Namun jika muncul aturan yang berlaku secara nasional, Pemda DIY wajib mematuhinya.



Sumber: Suara Pembaruan