Anggota Komisi III DPR: Vonis Bebas Sofyan Momentum Introspeksi KPK

Anggota Komisi III DPR: Vonis Bebas Sofyan Momentum Introspeksi KPK
Arteria Dahlan. ( Foto: Antara )
Hotman Siregar / JAS Selasa, 5 November 2019 | 15:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengaku, menghormati keputusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang memvonis bebas mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir dalam kasus dugaan suap pada proyek PLTU Riau-1. Menurut Arteria, vonis itu bisa menjadi pelajaran bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Menjadi cambuk bagi KPK, khususnya penyidik dan penuntut umum KPK, untuk lebih hati-hati lagi untuk lebih cermat lagi bagaimana melakukan penegakan hukum. Tidak hanya penegakan hukum, tapi keadilan dan kepastian hukumnya didapat," kata Arteria di Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Arteria mengatakan, vonis hakim harus menjadi momentum introspeksi bagi KPK. Ia menjelaskan, tidak ada gading yang tak retak, dari awal dia melihat kasus itu dipaksakan dan jadi lebih dikedepankan aspek "kekuasaannya" dari pada aspek penegakan hukum dan berkeadilan.

Menurutnya, hegemoni kekuasaan tersebut membuat KPK malas, tidak cermat, dan kurang hati-hati di dalam melakukan penyidikan dan penuntutan. Khususnya dalam membuat surat dakwaan.

"KPK tidak menyangka ada Hakim yang berani untuk mempertontonkan rasa keadilan masyarakat, khususnya dalam proses persidangan perkara a quo. Pemahaman KPK bahwa penyidikan dan penuntutan hanya sekadar prosesi proforma sebelum terdakwa dihukum kali ini terbantahkan. Kali ini kebenaran menemukan jalannya sendiri melalui palu hakim tipikor pemeriksa perkara a quo," jelasnya.

Dia menambahkan, KPK wajib segera memulihkan hak-hak, nama baik, harkat, martabat dan kehormatan Sofyan Basir, tanpa kecuali. Momen ini harus dipakai sebagai taubatan nasuha, khususnya terkait upaya pembunuhan karakter dan dehumanisasi yang dilakukan atas diri seorang tersangka di KPK.

Ia menambahkan, tidak boleh ada lagi drama teatrikal yang sengaja dibuat untuk mematikan nilai kemanusiaan seseorang, tidak boleh ada lagi penghukuman sebelum vonis atas nama apapun, tidak boleh lagi ada pembusukan bahkan pembunuhan karakter atas nama penegakan hukum.

"Biarlah due process of law yang berbicara dan menentukan arah keadilan. KPK tidak perlu malu dengan vonis ini. Keberhasilan penegakan hukum bukan diukur pada masuknya tersangka ke dalam jeruji penjara. Melainkan diukur pada nilai keadilan itu sendiri," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan