Dewas KPK, Menko Polhukam Tidak Diminta Ajukan Nama

Dewas KPK, Menko Polhukam Tidak Diminta Ajukan Nama
Mahfud MD ( Foto: BeritaSatu Photo / Emral Firdiansyah )
Carlos KY Paath / YUD Selasa, 5 November 2019 | 16:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD tidak mengajukan nama-nama bakal calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden juga tidak meminta Mahfud untuk merekomendasikan para bakal calon.

“(Presiden) enggak (minta saya ajukan nama). Saya juga enggak memberi nama,” kata Mahfud di Kantor Kemenerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Baca juga: Pasal Dewan Pengawas, MK Pertanyakan Kerugian Konstitusional

Di sisi lain, Mahfud menuturkan, penentuan Dewas memang tidak perlu melalui panitia seleksi (pansel). Hal itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 19/2019 tentang KPK. “Enggak (perlu pansel). Menurut UU untuk pertama kali Dewas itu dipilih oleh Presiden. Paling lambat pelantikan bersamaan dengan komisioner KPK yang baru,” ungkap Mahfud.

Baca juga: Wiranto: Dewan Pengawas Akan Perkuat Legitimasi KPK

Mahfud menambahkan, Dewas periode selanjutnya baru menggunakan pansel. Meski begitu, keputusan tetap berada di tangan Presiden.

Baca juga: Pensiunan Aparat Penegak Hukum Berpeluang Masuk Dewas KPK

Mahfud juga menyatakan, pembentukan Dewas tidak perlu menunggu proses uji materi UU KPK rampung di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Mahfud, Dewas harus terbentuk pada Desember 2019 sebagaiamana amanat UU KPK.



Sumber: Suara Pembaruan