Pemerintah dan DPR Diminta Lakukan Legal Mapping Sebelum Rancang Omnibus Law

Pemerintah dan DPR Diminta Lakukan Legal Mapping Sebelum Rancang Omnibus Law
Ilustrasi ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / AMA Rabu, 6 November 2019 | 16:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri meminta pemerintah dan DPR melakukan legal mapping atau pemetaan peraturan perundang-undangan sebelum merancang omnibus law. Legal mapping penting agar bisa melakukan harmonisasi dan konsolidasi peraturan perundang-undangan.

“Sebelum melangkah ke omnibus law, harus ada yang namanya legal mapping atau pemetaan peraturan perundang-undangan, baik legal mapping secara horizontal (peraturan yang setingkat) maupun secara vertikal (peraturan di bawahnya)," ujar Ronald saat dihubungi, di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Ronald mengatakan, legal mapping untuk bisa memastikan suatu peraturan masih relevan dan tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan peraturan lain. Setelah itu, pemerintah dan DPR bisa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peraturan-peraturan tersebut.

“Jadi, legal mapping, monitoring, dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan merupakan tahapan yang penting sebelum membuat omnibus law. Memang hal tersebut belum menjadi tradisi yang kuat dalam proses legislasi di Indonesia. Namun, ini merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan legal mapping, monitoring, dan evaluasi sehingga ada konsolidasi peraturan,” terang dia.

Lebih jauh Ronald menjelaskan, sasaran atau objek dari omnibus law, yakni perubahan, pencabutan, dan pemberlakukan suatu aturan baru tentang suatu hal yang pengaturan sebelumnya terpisah di berbagai peraturan perundang-undangan. Melalui omnibus law nantinya akan ada peraturan yang dicabut atau diubah dan terdapat peraturan baru yang mengatur sesuatu tanpa tumpang tindih atau bertentangan dengan peraturan lainnya.

Omnibus law juga tidak boleh diposisikan menjadi UU payung karena sistem legislasi Indonesia tidak mengenal UU semacam itu. Dalam hirarki UU di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, tidak dikenal adanya UU payung,” tutur dia.

Meskpun, kata Ronald, dalam prakteknya, omnibus law pernah diterapkan dalam proses pembuatan undang-undang di Indonesia. Dia mencontohkan pengaturan tentang DPRD dalam UU 23Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. UU Pemda tersebut mencabut ketentuan DPRD yang diatur dalam UU MD3 sehingga rujukan tentang DPRD mengacu pada UU Pemda.

“Memang belum total omnibus law, karena ketentuan DPRD masih diatur di undang-undang lain, seperti UU Pelayan Publik dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, sepanjang diatur dalam UU Pemda, maka acuan kita tentang DPRD tetap ke UU Pemda” jelas dia.

Lebih lanjut, Ronald mengatakan jika pembentukan omnibus law pengaturannya bersifat umum (lex generalis), maka materi muatannya bersifat mencabut beberapa ketentuan yang saling bertentangan. Namun, dia mengakui bahwa omnibus law yang bersifat umum bakal tidak berlaku jika berhadapan dengan UU khusus.

Omnibus law akan bermasalah jika berhadapan dengan asas lex spesialis derogat legi generalis, sehingga omnibus law ini menjadi tidak berlaku,” pungkas Ronald.



Sumber: BeritaSatu.com