KPK Meyakini Sofyan Basir Berperan dalam Kasus PLTU Riau-1

KPK Meyakini Sofyan Basir Berperan dalam Kasus PLTU Riau-1
Mantan Dirut PLN Sofyan Basir berpelukan dengan sejumlah kerabat usai sidang putusan terhadap dirinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin 4 November 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / YUD Rabu, 6 November 2019 | 19:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak tinggal diam atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang membebaskan mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir dari segala tuntutan hukum atas perkara dugaan pembantuan tindak pidana suap terkait kesepakatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT Riau-1). Meski menghormati putusan tersebut, KPK memastikan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan tersebut.

Hal ini lantaran KPK menilai Majelis Hakim belum mempertimbangkan sejumlah fakta persidangan yang telah muncul mengenai peran Sofyan dalam membantu terjadinya tindak pidana suap antara mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo untuk mempercepat proses kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU MT Riau 1. Begitu pula keterangan para saksi yang salah satunya mengatakan Sofyan mengetahui adanya aliran uang dalam proyek PLTU Riau-1 tersebut.

"KPK memandang peran terdakwa sangat penting. Saksi Johanes B. Kotjo yang juga telah diproses sebelumnya dan terbukti memberikan suap menyatakan di persidangan bahwa jika tanpa bantuan terdakwa selaku Dirut PLN maka keinginannya untuk mempercepat kesepakatan proyek IPP PLTU MT Riau-1 tidak akan terlaksana," kata Jubir Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Febri pun merinci satu-persatu peran Sofyan dalam perkara ini, seperti mempertemukan Eni M. Saragih dan Johanes B. Kotjo dengan Direktur Pengadan Strategis 2 PT. PLN Supangkat Iwan Santoso. Tak hanya itu, Sofyan juga hadir dalam sejumlah pertemuan untuk membahas pembangunan proyek PLTU Riau-1. Pertemuan ini dilakukan di kantor, rumahnya. Kemudian Sofyan juga meminta pada Direktur Perencanaan PT. PLN sebagai jawaban dari permintaan Eni M. Saragih dan Johanes B. Kotjo agar proyek PLTU Riau-1 tetap dicantumkan dalam RUPTL PT. PLN 2017-2026.

Sofyan juga menandatangani Power Purchasement Agreement (PPA) proyek pada 29 September 2017 sebelum semua prosedur dilalui dan hal tersebut dilakukan tanpa membahas dengan Direksi PLN lainnya (PPA secara resmi tertanggal 6 Oktober 2017). Selain itu, saat PPA ditandatangani belum dimasukan proposal penawaran anak perusahaan, belum ada penandatanganan LoI (Loi) belum dilakukan persetujuan dan evaluasi dan negosiasi harga jual-beli listrik antara PLN dengan anak perusahaan atau afiliasi lainnya.

"Dari bukti yang ada, KPK memandang peran terdakwa sangat penting. Saksi Johanes B. Kotjo yang juga telah diproses sebelumnya dan terbukti memberikan suap menyatakan di persidangan bahwa jika tanpa bantuan terdakwa selaku Dirut PLN maka keinginannya untuk mempercepat kesepakatan proyek IPP PLTU MT Riau-1 tidak akan terlaksana," katanya.

Penuntut umum KPK, kata Febri telah menyisir tentang pengetahuan Sofyan mengenai adanya suap dari Kotjo ke Eni. Menurutnya terdapat sejumlah pertimbangan majelis hakim yang mengabaikan sejumlah fakta dan bukti yang muncul di persidangan. Beberapa fakta itu, di antaranya adanya dugaan pengetahuan Sofyan tentang suap yang akan diterima oleh Eni M. Saragih dari Johanes B. Kotjo. Hal ini pernah disampaikan Sofyan saat menjadi saksi dalam perkara Eni Saragih yang menyatakan ia diberitahu Eni bahwa mengawal perusahaan Kotjo dalam rangka menggalang dana untuk partai.

Meskipun BAP itu telah diubah oleh Sofyan sendiri. Kemudian majelis hakim juga tidak mempertimbangkan keterangan Eni M. Saragih yang menyatakan ia memberitahu Sofyan bahwa ditugaskan untuk mengawal perusahaan Kotjo guna mencari dana untuk parpol.

"Selain itu, KPK juga mengidentifikasi, majelis hakim tidak mempertimbangkan peran Sofyan dalam mempercepat proses proyek PLTU Riau-1 dengan cara yang melanggar sejumlah aturan," paparnya.

Sejumlah poin yang belum dipertimbangkan Hakim tersebut menjadi bagian yang dikaji KPK untuk mengajukan kasasi ke MA. Namun, Febri mengaku belum mengetahui secara pasti kapan memori kasasi ini akan diajukan lantaran hingga kini KPK belum menerima salinan lengkap putusan dari Pengadilan.

"Poin-poin ini akan kami matangkan dalam memori kasasi yang disiapkan JPU. Jadi secara paralel, KPK melakukan analisis terhadap pertimbangan yang disampaikan hakim secara lisan di pengadilan," kata Febri.

Febri menegaskan, penanganan kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama Pembangunan PLTU Riau-1 terhadap Sofyan Basir telah dilakukan dengan sangat hati-hati. Perkara ini, katanya tidak tiba-tiba ada ketika KPK menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka pada 23 April 2019 lalu. KPK, kata Febri telah mendalami keterlibatan Sofyan Basir pasca-OTT pada 13 Juli 2018 yang kemudian menetapkan Eni Saragih dan Johannes Kotjo sebagai tersangka.

Dalam perkembangan perkara ini, KPK kemudian menjerat Idrus Marham yang saat itu menjabat Menteri Sosial dan bos PT Borneo Lumbung Energy and Metal Tbk (BORN), Samin Tan. Dalam proses persidangan Eni Saragih, Idrus Marham dan Johannes Kotjo yang telah divonis bersalah terungkap dugaan peran Sofyan Basir sebagai Direktur Utama PLN saat itu. Atas dasar bukti-bukti tersebut dan diperkuat dengan keterangan ahli, KPK menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka hingga membuktikan seluruh rangkaian perbuatan di persidangan.

"KPK meyakini bukti yang kami hadirkan di persidangan kuat. SFB (Sofyan Basir) didakwa sebagai Pembantu dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Eni M. Saragih, Idrus Marham dan Johanes B. Kotjo yang telah dijatuhi vonis bersalah di Pengadilan Tipikor, yaitu untuk mempercepat proses kesepakatan proyek IPP PLTU MT RIAU-1 antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI) dengan BNR, Ltd. dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC, Ltd.) yang dibawa oleh Johanes Budisutrisno Kotjo, padahal Terdakwa mengetahui Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham akan mendapat sejumlah uang atau fee sebagai imbalan dari Johanes Budisutrisno Kotjo," katanya.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis bebas mantan Dirut PT PLN Sofyan Basir atas perkara dugaan pembantuan kesepakatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT Riau-1). Majelis Hakim menyatakan Sofyan Basir tidak terbukti memenuhi unsur perbantuan dengan memberi kesempatan, sarana dan keterangan kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd Johannes Budisutrisno Kotjo dalam mendapatkan keinginan mereka mempercepat proses kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau 1.

Atas putusan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Sofyan Basir dikeluarkan dari tahanan KPK. Majelis Hakim juga memerintahkan untuk memulihkan hak-hak Sofyan dalam kemampuan, harkat serta martabatnya. Majelis Hakim pun memerintahkan Jaksa Penuntut KPK untuk membuka blokir rekening atas nama Sofyan Basir dan keluarga atau pihak lain yang terkait dengan perkara ini. Majelis Hakim pun menetapkan barang bukti yang disita dari Sofyan untuk dikembalikan. 



Sumber: Suara Pembaruan