KPK Bantu Polda Sultra Usut Desa Fiktif

KPK Bantu Polda Sultra Usut Desa Fiktif
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. ( Foto: Antara / Indrianto Eko Suwarso )
Fana Suparman / CAH Kamis, 7 November 2019 | 11:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui fungsi koordinasi dan supervisi membantu Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) mengusut kasus dugaan desa fiktif di Kabupaten Konawe. Pembentukan desa fiktif ini menjadi celah korupsi mengeruk anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah.

Bantuan yang diberikan KPK kepada Polda Sultra ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi trigger mechanism KPK yang diamanatkan UU.

"KPK memastikan bakal berupaya semaksimal mungkin untuk tetap melakukan upaya-upaya pemb korupsi agar anggaran yang seharusnya dinikmati rakyat tidak dicuri oleh orang-orang tertentu," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (7/11/2019).

Perkara yang disupervisi KPK adalah dugaan tindak pidana korupsi membentuk atau mendefinitifkan desa-desa yang tidak sesuai prosedur dengan menggunakan dokumen yang tidak sah sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah atas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola beberapa desa di Kabupaten Konawe tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018.

Baca Juga: Jokowi: Tangkap Pembuat Desa Fiktif

Dalam perkara ini, diduga ada terdapat 34 desa yang bermasalah. Tiga desa di antaranya fiktif, sedangkan 31 desa lainnya dibentuk dengan SK Pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur atau backdate agar mendapat kucuran dana desa karena saat itu sudah ada moratorium dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

"31 Desa ini ada, tetapi SK Pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur, sementara pada saat desa tersebut dibentuk sudah ada moratorium dari Kemdagri. Sehingga untuk mendapatkan dana desa dibuat tanggal pembentukan backdate," papar Febri.

Dijelaskan, pada 24 Juni 2019, Penyidik Polda Sultra bersama KPK telah melakukan gelar perkara di Mapolda Sultra. Dalam gelar perkara tersebut disimpulkan saat naik ke tahap penyidikan diperlukan keterangan Ahli Hukum Pidana untuk menyatakan proses pembentukan desa yang berdasarkan Peraturan Daerah yang dibuat dengan tanggal mundur (backdate), merupakan bagian dari tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Baca JugaKPK Turut Selidiki Dugaan 56 Desa Fiktif di Sultra

Keesokan harinya atau 25 Juni 2019, dalam pertemuan dengan Pimpinan KPK, Kapolda Sultra meminta agar Lembaga Antikorupsi mensupervisi dan memberikan bantuan berupa memfasilitasi ahli dalam perkara ini. Untuk itu, ketika perkara ini naik ke tahap penyidikan, KPK membantu memfasilitasi keterangan ahli pidana.

"Salah satu bentuk dukungan KPK adalah memfasilitasi keterangan ahli Pidana dan kemudian dilanjutkan gelar perkara bersama 16 September 2019," kata Febri.

Terkait dana desa ini, Febri mengatakan, KPK telah melakukan kajian pada 2015. Dari kajian tersebut, KPK menemukan sejumlah potensi persoalan terkait dana desa, dimulai aspek regulasi, tata laksana, pengawasan hingga SDM. Dari aspek regulasi, KPK menemukan regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa belum lengkap.

Selain itu, terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Tak hanya itu, formula pembagian dana desa dalam PP No. 22 tahun 2015 tidak cukup transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan. Persoalan lainnya, pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari ADD yang diatur dalam PP No. 43 tahun 2014 dinilai kurang berkeadilan.

Baca JugaKasus Desa Fiktif, Mendagri Terjunkan Tim ke Sultra

"Kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desatidak efisien akibat ketentuan regulasi yang tumpang tindih," paparnya.

Pada aspek tata laksana, KPK menemukan kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, serta belum bersedianya satuan harga baku barang atau jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa. KPK juga menemukan APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. Selain itu, transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah serta laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi.

Terkait aspek pengawasan, KPK menemukan masih rendahnya efektivitas Inspektorat Daerah dalamelakukapengawasaterhadap pengelolaan keuangan di desa. Selain itu, saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah serta belum jelasnya ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh camat.

"Potensi masalah SDM, tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi atau fraud memanfaatkan lemahnya aparat desa," katanya.

Dari temuan-temuan tersebut, KPK merekomendasikan kepada badan dan kementerian terkait untuk merevisi dan atau membuat regulasi baru. Beberapa di antaranya, dengan merevisi Permendagri 07/2008 tentang Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan memasukkan aspek pengawasan partisipatif oleh masyarakat, auditsosial, mekanisme pengaduan dan peran inspektorat daerah. 



Sumber: Suara Pembaruan