Jaksa Agung Paparkan 8 Program Kerja di Komisi III DPR

Jaksa Agung Paparkan 8 Program Kerja di Komisi III DPR
ST Burhanuddin diperkenalkan Presiden Joko Widodo sebagai Jaksa Agung saat pengumuman jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). ( Foto: ANTARA FOTO / Wahyu Putro A )
Hotman Siregar / WBP Kamis, 7 November 2019 | 15:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi III DPR menggelar rapat perdana dengan jajaran Kejaksaan Agung (Kejagung) di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (7/11/2019). Hadir dalam rapat itu adalah Jaksa Agung ST Burhanuddin, sejumlah Jaksa Agung Muda dan Kepala Kejaksaan Tinggi dari seluruh Indonesia.

Jaksa Agung memaparkan fokus utama yang akan dilakukan di masa mendatang. Pertama, penanganan suatu perkara tidak hanya sekedar mempidanakan perilaku dan mengembalikan kerugian negara, namun harus memberikan solusi perbaikan sistem agar tidak terulang lagi. "Kedua, terhadap beberapa perda yang menghambat perizinan investasi maka saya telah menginstruksikan kepada para Kajati untuk memonitor keberadaan perda-perda tersebut," kata ST Burhanuddin.

Ketiga, peningkatan peran Kejaksaan dalam mendukung pengamanan aset-aset pemerintah pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD yang terbengkalai atau tidak terurus atau dikuasai oleh pihak lain. Hal itu untuk memastikan aset itu bisa digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Keempat, memanfaatkan teknologi informasi (TI), yang mendukung keberhasilan tugas kejaksaan, seperti pengembangan aplikasi sistem managemen, tindak pidana umum (dipidum), tindak pidana khusus (pidsus), tata usaha negara (datun) dan pengawasan sebagai salah satu persyaratan reformasi birokrasi

Kelima, menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat, untuk menjaga konsistensi pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah bersih melayani dan menjadikan percontohan untuk satuan kerja lain, untuk dapat memperoleh peringkat tersebut.

Keenam, untuk para Kajati, diperlukan sistem complain and handling management, yang mampu meningkatkan pelayanan hukum sehingga terwujudnya perlayanan terpadu satu pintu sebagai bentuk pelayanan dan keterbukaan informasi publik.

"Ketujuh adalah optimalisasi sebagai inovasi yang sudah diterapkan dan meningkatkan kinerja di satuan kerja agar agar diimplementasikan dalam skala nasional," kata ST Burhanuddin.

Delapan, memanggil dan menggelorakan optimisme masyarakat untuk mengikuti seleksi CPNS Kejaksaan.



Sumber: Suara Pembaruan