Politisasi SARA di Pilkada 2020 Jadi Ujian Pertama Kapolri Idham Azis

Politisasi SARA di Pilkada 2020 Jadi Ujian Pertama Kapolri Idham Azis
Kapolri Jenderal Idham Azis ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / FMB Jumat, 8 November 2019 | 10:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pilkada serentak yang digelar pada 2020 menjadi ujian pertama bagi Jenderal Idham Azis yang baru dilantik sebagai Kapolri. Idham bakal menghadapi tantangan menangani politisasi dan diskriminalisasi SARA yang semakin menguat dalam politik elektoral.

"Pilkada 2020 merupakan salah satu ujian besar bagi kepemimpinan Kapolri baru dalam memimpin penanganan ancaman terhadap Pancasila, terutama melalui politisasi agama oleh para politisi serta kelompok-kelompok pendukung dan simpatisan mereka," kata Direktur Riset Setara Institute, Halilidalam diskusi 'Kapolri Baru: Agenda Penanganan Ancaman Terhadap Negara Pancasila' di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Halili menyatakan, politisasi identitas berbasis SARA merupakan fenomena marak yang nyata-nyata merusak dan mengganggu harmoni sosial dan integrasi nasional. Selain itu politisasi identitas juga memviktimisasi kelompok minoritas berbasis SARA yang pada gilirannya merestriksi kesetaraan hak seluruh warga negara sebagaimana menjadi cita ideal Pancasila dan cita hukum UUD NRI tahun 1945. Pergelaran politik elektoral dalam beberapa waktu terakhir memberikan pelajaran penting mengenai kebutuhan penanganan politisasi dan diskriminasi berbasis SARA.

"Di depan mata, Pilkada Serentak 2020 sudah menantang Kapolri baru dalam penanganan politisasi SARA di mana 270 daerah akan melaksanakan Pilkada yang tersebar di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, termasuk Pilkada Kota Makassar yang diulang setelah pada Pilkada 2018 dimenangkan oleh ‘kotak kosong’," katanya.

Setara Institute mengapresiasi keberadaan Satgas Nusantara dan kedewasaan masyarakat yang mampu meredam provokasi politik bernuansa SARA. Berdasarkan riset Setara Institute mengenai Pilkada 2018 di 16 lokasi riset secara purposif, tidak menonjol gangguan stabilitas keamanan yang serius baik di tahap pra, atau pasca Pilkada. Bahkan di daerah yang awalnya dinilai rawan gangguan keamanan seperti di Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Papua. Dalam Pilkada di Kalimantan Barat, Seorang politisi yang kalah sempat melontarkan propaganda politik identitas yang dapat memicu konflik horizontal. Namun provokasi tersebut tidak serta merta mampu menggerakkan simpatisan dan massa pendukung untuk melakukan kerusuhan dalam skala masif.

"Kinerja Satgas Nusantara Polri plus kedewasaan rakyat dalam merespons politik provokasi bernuansa SARA berhasil meredam dampak destruktif yang potensial terjadi," katanya. 



Sumber: Suara Pembaruan