Jaksa Agung Pastikan Evaluasi TP4 dan TP4D

Jaksa Agung Pastikan Evaluasi TP4 dan TP4D
Jaksa Agung ST Burhanuddin (berdiri) saat diperkenalkan Presiden Joko Widodo dalam pengenalan menteri kabinet Indonnesia Maju di depan tangga Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / YUD Jumat, 8 November 2019 | 10:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan bakal mengevaluasi keberadaan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat (TP4) dan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D). Hal ini dikatakan Burhanuddin usai bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

"Seperti yang sudah saya sampaikan pada waktu RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan DPR bahwa, kami akan mengevaluasi TP4," kata Burhanuddin.

Sebelumnya, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta agar TP4 dan TP4D tersebut untuk dibubarkan. MAKI menilai pembentukan tim tersebut lebih banyak mendatangkan keburukan ketimbang kebaikan. Apalagi, terdapat sejumlah kasus korupsi yang melibatkan jaksa yang seharusnya mengawasi proyek di daerah.

Beberapa waktu lalu, KPK menetapkan Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta yang juga anggota Tim TP4D, Eka Safitra dan Jaksa di Kejari Surakarta, Satriawan Sulaksono sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait lelang Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta TA 2019.

Tak hanya dua jaksa, status tersangka juga disematkan Lembaga Antikorupsi terhadap Direktur Utama PT. Manira Arta Mandiri Gabriella Yuan Ana. Penetapan ini dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa secara intensif para pihak yang dibekuk dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/8/3/2019) lalu.

Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono diduga menerima suap sekitar Rp 200 juta dari Gabriella Yuan Ana agar perusahaannya memenangkan lelang proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan di Jalan Supomo pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta. Padahal, proyek tersebut seharusnya diawasi oleh Eka Safitra selaku TP4D dari Kejari Yogyakarta. Sementara Satriawan merupakan Jaksa yang mengenalkan Gabriella ke Eka Safitra. Atas bantuan Eka, PT Windoro Kandang ‎(WK) yang merupakan perusahaan yang benderanya dipinjam Gabriella memenangkan lelang proyek tersebut.

Tak hanya di Yogyakarta, oknum pejabat di Kejari Bali diduga memeras pemborong dengan nilai antara Rp100 juta hingga Rp300 juta. Meminta uang 50 juta kepada Kepala Desa dan mengajak temannya untuk ikut pengadaan buku perpustakaan Desa dengan keuntungan 35%. Selain itu, di Jawa Tengah terdapat oknum pejabat Kejaksaan Negeri yang justru bermain-main dengan modus hampir sama seperti di Bali. Saat ini oknum tersebut sudah dipecat dari jabatannya.

Burhanuddin mengakui terdapat sejumlah oknum Jaksa yang dijerat lantaran terlibat praktik korupsi. Untuk itu, Burhanuddin mengatakan, pihaknya akan menganalisis dan meminta pendapat para ahli terkait keberadaan TP4 dan TP4D. Tak tertutup kemungkinan dari evaluasi dan analisis tersebut TP4 dan TP4D akan dibubarkan.

"Memang ada kebocoran-kebocoran. Saya akan coba, nanti kita buat analisa. Kami juga akan rapatkan dengan teman-teman. Tentunya saya tak bisa sendiri. Saya juga nanti bicarakan dengan pakar perlu tidaknya TP4 ini kita bubarkan atau mungkin kita ganti bentuknya, mungkin dengan substansinya yang tidak jauh, dan pola pengawasnnya akan lebih kami tingkatkan," katanya.

Burhanuddin belum dapat berkomentar lebih jauh mengenai kelemahan TP4 dan TP4D. Burhanuddin meminta masyarakat untuk menunggu hasil dari evaluasi dan analisis yang dilakukan pihaknya.

"Kami akan evaluasi dulu. Tolong beri kesempatan saya untuk mengevaluasi dan tentunya kita akan buka," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan