Periksa Fahira Idris soal Meme Anies, Penyidik Ajukan 13 Pertanyaan

Periksa Fahira Idris soal Meme Anies, Penyidik Ajukan 13 Pertanyaan
Anggota DPD masa jabatan 2019/2024 Fahira Idris. ( Foto: BeritaSatu Photo / Bayu Marhaenjati )
Bayu Marhaenjati / JAS Jumat, 8 November 2019 | 16:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Politisi Fahira Idris rampung menjalani pemeriksaan sebagai pelapor, terkait laporannya terhadap Ade Armando soal unggahan gambar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mirip badut atau Joker, di Mapolda Metro Jaya. Penyidik mengajukan 13 pertanyaan kepadanya saat pemeriksaan.

"Ada 13 total pertanyaan. Sebetulnya saat klarifikasi hari ini, pertanyaan-pertanyaannya masih mendasar ya. Seperti apakah saya sehat, apakah benar melaporkan ke sini dan apa alasannya, bagaimana kronologinya, apa bukti-buktinya," ujar Fahira, di Mapolda Metro Jaya, Jumat (8/11/2019).

Fahira menyampaikan, penyidik juga sempat menanyakan apakah dirinya memiliki bukti foto resmi Gubernur Anies Baswedan yang kemudian dibuat menjadi meme Joker, termasuk siapa saja saksinya.

"Nah, ada pertanyaan menarik apakah Anda melaporkan ini karena mendapatkan kuasa dari gubernur. Saya bilang tidak. Sejak awal saya bilang, saya melaporkan ini bukan karena Pak Anies, bukan untuk Pak Anies, tidak mendapatkan kuasa dari Pak Anies, tidak mendapat kuasa dari pemprov,"ujar Fahira.

"Jadi ini murni saya melaksanakan tugas saya sebagai anggota MPR, saya mendapatkan aspirasi dari masyarakat, meminta saya melaporkan. Saya melakukan itu karena saya melaksanakan amanat dari warga DKI Jakarta," ungkapnya.

Fahira menambahkan, ada dua saksi yang juga dimintai keterangan terkait laporannya terhadap Ade Armando.

"Hari ini tiga yang diperiksa, saya sebagai pelapor, saksi saya Pak Musa. dan Pak Bintang sebagai saksi. Nanti selanjutnya baru Ade Armando," katanya.

Sebelumnya diketahui, Fahira Idris melaporkan Ade Armando terkait unggahan gambar atau meme Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mirip badut atau Joker, di media sosial Facebook.

Laporan Fahira tercatat dengan nomor laporan LP/7057/XI/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus, terkait dugaan pelanggaran Pasal 32 ayat 1 juncto Pasal 48 ayat 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.



Sumber: BeritaSatu.com