KPK Cecar Istri Wali Kota Medan soal Perjalanan ke Jepang

KPK Cecar Istri Wali Kota Medan soal Perjalanan ke Jepang
Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin berada di kendaraan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019. ( Foto: ANTARA FOTO / M Risyal Hidayat )
Fana Suparman / CAH Senin, 11 November 2019 | 20:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Rita Maharani Dzulmi Eldin, istri dari Wali Kota nonaktif Medan, Tengku Dzulmi Eldin soal perjalanannya bersama sang suami dan keluarga ke Jepang. Hal ini dilakukan tim penyidik saat memeriksa Rita sebagai saksi kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Medan tahun anggaran 2019 yang menjerat sang suami.

Keterangan Rita digunakan penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan Kadis PUPR nonaktif Kota Medan Isa Ansyari yang juga menyandang status tersangka kasus ini.

"Penyidik mendalami informasi seputar perjalanan dinas ke Jepang yang diikuti saksi," kata Plh. Kepala Biro Humas KPK Chrystelina GS di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Diketahui, KPK Tengku Dzulmi Eldin sebagai tersangka bersama Isa Ansyari, dan Syamsul Fitri Siregar selaku Kepala Bagian Protokoler Pemkot Medan.

KPK menduga, Isa memberikan uang tunai sebesar Rp 20 juta setiap bulan pada periode Maret-Juni 2019. Kemudian pada 18 September 2019, Isa juga memberikan uang senilai Rp50 juta kepada Dzulmi. Tak hanya itu, Isa juga mengirim Rp 200 juta ke Dzulmi atas permintaan melalui protokoler untuk keperluan pribadi Wali Kota. Dzulmi diduga menerima suap untuk menutupi ekses perjalanan dinas wali kota ke Jepang yang diikuti oleh keluarga dan sejumlah kepala dinas.

Uang suap itu untuk memperpanjang perjalanan dinas Dzulmi bersama keluarganya di Jepang. Dalam pemeriksaan hari ini, tim penyidik mencecar Rita mengenai pihak-pihak yang membiayai perjalanannya ke Jepang.

"Siapa-siapa saja pihak yang membiayai perjalanan dinas tersebut," kata Chrystelina.

Diduga, Dzulmi dan keluarganya memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari di luar waktu perjalanan dinas. Akibat keikutsertaan pihak-pihak yang tidak berkepentingan, terdapat pengeluaran perjalanan dinas Walikota yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibayarkan dengan dana APBD.

Pihak travel kemudian menagih sejumlah pembayaran tersebut kepada Dzulmi. Dzulmi kemudian bertemu dengan Syamsul dan memerintahkannya untuk mencari dana dan menutupi ekses perjalanan ke Jepang tersebut dengan nilai sekitar Rp 800 juta. Syamsul kemudian membuat daftar target kepala-kepala dinas yang akan dimintakan dana, termasuk diantaranya adalah kadis-kadis yang ikut berangkat ke Jepang dan Isa meskipun tidak ikut berangkat ke Jepang. 

 



Sumber: Suara Pembaruan