KPK Jadwalkan Periksa Tenaga Ahli Fraksi PAN di DPR

KPK Jadwalkan Periksa Tenaga Ahli Fraksi PAN di DPR
Tersangka mantan anggota DPR Fraksi PAN Sukiman (kanan) berjalan menuju mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Sukiman menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus pengurusan dana perimbangan pada APBN-P tahun 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak. ( Foto: ANTARA FOTO / Dhemas Reviyanto )
Fana Suparman / JAS Selasa, 12 November 2019 | 11:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Tenaga Ahli Fraksi PAN DPR RI, Suherlan, Selasa (12/11/2019). Suherlan bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat yang menjerat anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN, Sukiman.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SUK (Sukiman)," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Saat penyidikan dengan tersangka anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono, tim penyidik KPK pernah menggeledah unit apartemen di Kalibata City yang dihuni Suherlan. Dari apartemen tersebut, tim penyidik KPK menyita satu unit mobil jenis Toyota Camry.

Dalam kasus ini, Sukiman diduga menerima suap dari Pelaksana Tugas sekaligus Penjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Arfak, Papua Barat, Natan Pasomba sebesar Rp 2,65 miliar dan US$ 22.000 antara Juli 2017 hingga April 2018 melalui beberapa pihak sebagai perantara.

Suap ini diberikan kepada Sukiman untuk mengatur penetapan alokasi anggaran dana perimbangan daerah dalam APBN-P 2017 dan APBN 2018. Dari pengaturan tersebut akhirnya Kabupaten Arfak mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN-P 2017 sebesar 49,915 miliar dan alokasi DAK pada APBN 2018 sebesar Rp 79,9 miliar.

Kasus yang menjerat Sukiman dan Natan ini pengembangan dari kasus suap yang menjerat anggota Komisi XI dari Fraksi Demokrat Amin Santono; Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemkeu) Yaya Purnomo; seorang konsultan bernama Eka Kamaludin; serta kontraktor Ahmad Ghiast.

Keempat orang tersebut telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Amin Santono dan Eka Kamaludin dihukum 8 tahun pidana penjara, Yaya Purnomo 6,5 tahun pidana penjara dan Ahmad Ghiast dihukum 2 tahun pidana penjara.



Sumber: Suara Pembaruan