KPK Perpanjang Masa Cegah Wali Kota Dumai

KPK Perpanjang Masa Cegah Wali Kota Dumai
Ilustrasi KPK. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / YUD Selasa, 12 November 2019 | 19:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan memerpanjang masa cegah Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah bepergian ke luar negeri. Perpanjangan masa larangan ke luar negeri ini terkait penyidikan kasus dugaan suap pengurusan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Dumai, tahun anggaran 2018 dan gratifikasi yang menjerat Zulkifli AS sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, Lembaga Antikorupsi telah melayangkan surat kepada Ditjen Imigrasi Kemkumham untuk memperpanjang masa cegah Zulkifli AS. Larangan ke luar negeri ini berlaku selama enam bulan terhitung sejak 8 November 2019. Dengan demikian, Zulkifli tak dapat bepergian ke luar negeri setidaknya hingga Mei 2020 mendatang.

"Pencegahan ke luar negeri ini dilakukan selama enam bulan ke depan terhitung sejak 8 November 2019," kata Febri melalui pesan singkat, Selasa (12/11/2019).

Diketahui, KPK menetapkan Wali Kota Dumai 2016-2021, Zulkifli Adnan Singkah sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Kasus yang menjerat Zulkifli ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap pengurusan dana perimbangan daerah yang telah menjerat anggota Komisi XI dari Fraksi Demokrat Amin Santono; Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemkeu), Yaya Purnomo; konsultan dan perantara suap Eka Kamaludin; serta pengusaha Ahmad Ghiast.

Dalam kasus suap, Zulkifli diduga menyuap Yaya Purnomo dan kawan-kawan sebesar Rp 550 juta. Suap tersebut diduga terkait pengurusan anggaran DAK APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Zulkifli disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara untuk kasus gratifikasi, Zulkifli diduga menerima ‎gratifikasi berupa uang Rp 50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta. Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Untuk kasus gratifikasi ini, Zulkifli dijerat dengan Pasal 12 B atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dengan penetapan ini, Zulkifli menambah panjang daftar pihak yang dijerat KPK dari pengembangan kasus suap DAK yang menjerat Yaya Purnomo. Sebelum Zulkifli, KPK telah menjerat Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN, Sukiman dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Arfak, Papua Barat, Natan Pasomba terkait suap pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat serta Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kota Tasikmalaya.



Sumber: Suara Pembaruan