Dirjen Imigrasi Tidak Pernah Terbitkan Surat Tangkal untuk Rizieq

Dirjen Imigrasi Tidak Pernah Terbitkan Surat Tangkal untuk Rizieq
Ronny F Sompie. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / YUD Selasa, 12 November 2019 | 20:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham), Ronny F Sompie menegaskan belum pernah menerbitkan surat tangkal atau larangan terhadap pimpinan FPI Rizieq Syihab ke Indonesia.

"Jadi kepada HRS (Habib Rizieq Shihab) Kemkumham belum pernah menerbitkan surat untuk menolak atau menangkal HRS masuk ke Indonesia sampai saat ini," kata Ronny dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Ronny menyatakan, penangkalan terhadap seseorang untuk masuk ke Indonesia hanya bisa dilakukan pihak Imigrasi untuk warga negara asing yang diketahui tengah bermasalah dengan hukum.

“Yang ditangkal atau yang ditolak berdasarkan pasal 98 UU no 6 tahun 2017 mengacu kepada ketentuan umum bekaitan dengan penangkalan pasal 98 menyatakan penangkalan itu hanya terhadap WNA atas permintaan aparat penegak hukum, karena ada kasus yang ditangani atau berkaitan dengan pelanggaran keimigrasian,” tegasnya.

Di sisi lain, Ronny menyatakan pemerintah tidak berwenang melarang warga negara Indonesia (WNI) untuk kembali ke Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 UU Keimigrasian.

"UU ini menganut hak asasi secara internasional dimana dalam Pasal 14 dinyatakan pemerintah Indonesia tidak berwenang untuk menolak, untuk menangkal WNI yang akan kembali masuk ke Indonesia setelah berpergian dari luar negeri," kata Ronny.

Dijelaskan, paspor Rizieq yang dikeluarkan kantor Imigrasi kelas I Jakarta Pusat pada 25 Februari 2016 lalu masih berlaku hingga Februari 2021. Dokumen perjalanan paspor itu menjadi bagian dari perlindungan pemerintah kepada setiap WNI termasuk Rizieq untuk berpergian ke luar negeri.

"Ketika beliau datang dan bertempat tinggal di sebuah negara di luar negeri tergantung kepada pemerintah negara tersebut memberikan visa, boleh masuk kemudian memberikan izin tinggal kepada beliaunya (HRS). Sampai saat ini pak HRS keluar dari Indonesia tanggal 27 April 2017 yang lalu sudah dua tahun lebih beliau meninggalkan Indonesia," katanya.

Saat disinggung soal adanya kemungkinan Rizieq dicegah otoritas Arab Saudi untuk kembali ke Indonesia, Ronny mengaku belum mengetahui permasalahan tersebut. Dikatakan hal itu merupakan kewenangan otoritas Arab Saudi.

"Apakah ini berkait dengan visa yang diberikan izin tinggal yang diberikan dan sebagainya, atau ada persoalan yang lain tentu ini menjadi kewenangan dari pemerintah Arab Saudi atau pejabat imigrasi yang diberikan kewenangan oleh negaranya mengatur WNA yang boleh atau tidak boleh keluar dari negara Arab Saudi," paparnya.

Sebelumnya, Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Front Pembela Islam (FPI) menggelar konferensi pers di DPP Sekretariat DPP FPI, Petamburan, Jakarta Barat, Senin (11/11/2019). Dalam konferensi pers itu, mereka mengklaim pimpinan FPI Rizieq Shihab dicekal karena alasan politis.

“HRS (Habib Rizieq Syihab) bukan tidak berani pulang, tapi kepulangan beliau terhalang oleh hambatan yang bersifat politis yang bersumber dari pihak Indonesia," ujar Ketua PA 212, Slamet Maarif.

Sebelumnya, dalam tayangan di YouTube Front TV, Rizieq mengklaim bahwa tidak bisa kembali ke Indonesia karena dicegah oleh pemerintah Arab Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia.



Sumber: Suara Pembaruan