Usut Kasus Mafia Migas, KPK Jalin Komunikasi dengan Sejumlah Negara

Usut Kasus Mafia Migas, KPK Jalin Komunikasi dengan Sejumlah Negara
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. ( Foto: Antara / Indrianto Eko Suwarso )
Fana Suparman / JAS Rabu, 13 November 2019 | 10:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalin komunikasi dengan sejumlah negara dalam mengusut kasus dugaan suap terkait perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd (PES) selaku subsidiary company PT. Pertamina (Persero) atau mafia migas.

Komunikasi dan kerja sama ini diperlukan lantaran bukti-bukti kasus mafia migas yang menjerat mantan Managing Director PES dan mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), Bambang Irianto ini tersebar di sejumlah negara.

"Tim berkomunikasi dengan otoritas di sejumlah negara, karena bukti-buktinya juga tersebar di beberapa negara," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Setidaknya terdapat sejumlah negara yang terkait dengan kasus mafia migas ini. Beberapa di antaranya, Singapura, Uni Emirate Arab hingga British Virgin Island.

Dalam kasus ini, Bambang diduga menerima suap sekitar USD 2,9 juta dari Kernel Oil yang berkedudukan di Singapura selama periode 2010-2013 karena telah membantu Kernel Oil untuk berdagang produk kilang dan minyak mentah dengan PES atau Pertamina di Singapura dan pengiriman kargo.

Uang suap itu diduga ditampung Bambang di Siam Group Holding Ltd, perusahaan cangkang yang didirikannya di negara surga pajak, British Virgin Island. Dalam melancarkan aksinya, Bambang bersama-sama petinggi PES lainnya diduga menggunakan perusahaan minyak nasional Uni Emirates Arab, Emirates National Oil Company (ENOC) sebagai kamuflase untuk memuluskan perdagangan minyak mentah antara PES dengan Kernel Oil.

Nama ENOC disalahgunakan Bambang lantaran adanya persyaratan perdagangan minyak mentah dan BBM yang dilakukan Pertamina dan anak usahanya mengutamakan pembelian langsung ke sumber-sumber utama dengan urutan prioritas: NOC (National Oil Company), Refiner/Producer, dan Potential Seller/Buyer.

KPK mengakui pengusutan kasus ini cukup rumit karena terkait dengan sejumlah negara. Namun, KPK meyakini melalui kerja sama dengan otoritas di negara-negara tersebut, kasus ini dapat dituntaskan.

"Jadi ini pekerjaan yang pasti butuh waktu, karena tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di satu atau dua negara yang lain. Agak mirip sebenarnya dengan perkara suap terkait pengadaan pesawat di Garuda Indonesia, karena kami harus ngurus MLA misalnya dengan negara tertentu dan berkoordinasi dengan otoritas negara lain, dan pada saat yang sama kami harus menyelesaikan penyidikan ini," kata Febri.

Selain berkomunikasi dan bekerja sama dengan negara-negara terkait, pengusutan kasus ini dilakukan KPK dengan memeriksa tersangka Bambang Irianto dan sejumlah saksi. Febri menyatakan, saat ini tim penyidik fokus pada aliran dana suap dari Kernel Oil kepada Bambang Irianto.

"Perkara ini terkait dengan adanya satu perusahaan yang dibentuk, tetapi tidak melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, yang beraktivitas perusahaan lain. Kemudian ada proses jual beli dan transaksi bisnis, dan disana diduga ada suap. Fokus kami ke sana dulu," papar Febri.

"Bahwa nanti ada persoalan lain yang kami temukan baru kami telusuri lebih lanjut. Jadi ini bukan soal proses pengadaan ini adalah fokus suap. Jadi fokusnya adalah pertama pada dugaan aliran dananya, dan kedua underline dari dugaan transaksi dananya," kata Febri. 



Sumber: Suara Pembaruan