KPK Minta Mahfud MD Bantu Penanganan Kasus Korupsi Heli AW-101

KPK Minta Mahfud MD Bantu Penanganan Kasus Korupsi Heli AW-101
Mahfud MD. ( Foto: Antara / Jessica Helena Wuysang )
Fana Suparman / JAS Rabu, 13 November 2019 | 11:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut salah satu kasus yang diklaim Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dilaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AugustaWestland (AW)-101 di TNI AU.

Kasus ini telah ditangani KPK sejak Juni 2017 dengan menetapkan bos PT Diratama Jaya Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka. Namun, hingga kini, KPK belum juga menuntaskan penyidikan kasus ini dan melimpahkannya ke persidangan.

KPK berharap seluruh pihak terkait mendukung upaya KPK menuntaskan kasus ini. Termasuk, Mahfud MD selaku Menko Polhukam yang memiliki kewenangan koordinasi dengan lembaga pertahanan dan keamanan dinilai dapat berkontribusi membantu KPK terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan TNI AU tersebut.

"Pak Mahfud di Kemko Polhukam juga punya tugas dan koordinasi semoga bisa berkontribusi juga. Jadi tidak hanya menyampaikan info seperti kemarin, tetapi juga membantu penegakan hukum yang dilakukan," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Febri menjelaskan kontribusi Mahfud MD selaku Menko Polhukam sangat penting bagi KPK terkait kasus dugaan korupsi heli AW-101 yang diduga dilaporkan dan menjadi perhatian Presiden Jokowi.

Salah satunya karena KPK kesulitan memeriksa sejumlah saksi terutama yang berasal dari TNI AU. Pada Selasa (3/7/2018) lalu, tim penyidik menjadwalkan memeriksa delapan perwira TNI AU. Namun, para perwira menengah TNI AU yang sedianya diperiksa di Mabes TNI itu tak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang jelas alias mangkir.

"Kami sempat sulit memeriksa beberapa saksi beberapa waktu lalu. Kami sudah lakukan komunikasi kepada saksi tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Kerja sama dengan POM TNI menjadi hal penting, KPK tidak bisa sendiri karena kasus ini melibatkan dua yurisdiksi yang berbeda, kelompok yang berwenang juga berbeda dan sanksinya juga berbeda," kata Febri.

Selain kesulitan memeriksa para saksi terutama yang berasal dari TNI AU, KPK saat ini sedang menunggu perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga antikorupsi itu berharap BPK dapat segera menuntaskan perhitungan kerugian keuangan negara terkait kasus ini.

"Kami harap BPK bisa menyelesaikan hasil audit dan tidak terlalu lama karena kasus ini sejak awal jadi concern Presiden, termasuk Presiden juga sempat menolak penggunaan heli AW tersebut," katanya.

Diketahui, KPK telah menetapkan bos PT Diratama Jaya, Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Heli Augusta Westland (AW-101). Sebagai bos Diratama Jaya, Irfan diduga mengatur pemenangan proyek pengadaan Heli AW-101.

Bukan hanya pihak swasta yang dijerat dalam kasus ini. Puspom TNI juga telah menetapkan empat anggota TNI ‎sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Heli AW-101, tahun anggaran 2016-2017. Empat tersangka tersebut yakni, Marsekal Pertama TNI FA, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian, Letnan Kolonel WW, selaku pemegang kas, Pembantu Letnan Dua SS, serta Kolonel Kal FTS, selaku kepala unit pada TNI AU. 



Sumber: Suara Pembaruan