Perppu KPK, Pemerintah Tunggu Putusan MK

Perppu KPK, Pemerintah Tunggu Putusan MK
Ilustrasi KPK. ( Foto: Antara )
Robertus Wardi / YUD Rabu, 13 November 2019 | 16:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penerbitan Perppu UU KPK. Jika putusan MK melemahkan KPK, pemerintah akan memertimbangkan mengeluarkan Perppu.

"Kalau itu kelanjutannya jelas presiden sudah menyatakan menunggu putusan MK karena bagi presiden tidak pantas MK sedang memeriksa perkara lalu ditimpa," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Sebagaimana diketahui sebagian masyarakat di negara ini menolak pemberlakuan UU KPK yang baru. Alasannya UU tersebut telah memperlemah tugas KPK. Atas dasar itu, mereka meminta Presiden Jokowi menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU baru yang telah disahkan DPR dan Pemerintah.

Namun saat ini, sudah ada gugatan uji materi ke MK terkait UU tersebut. Tinggal menunggu jadwal sidang pemeriksaan atas UU yang dimaksud.

Menanggapi hal itu, Mahfud mengemukakan jangan-jangan nanti putusan MK memperkuat KPK dan sama dengan isi Perppu yang dituntut masyarakat. Jika demikian, penerbitan Perppu menjadi tidak perlu.

"Jadi presiden mengatakan belum memutuskan untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan perppu. Menunggu perkembangan, minimal proses di MK itu seperti apa," jelasnya.

Dia menegaskan hasil putusan MK akan dipelajari pemerintah. Jika memang ada yang perlu diatur lagi lewat Perppu, pemerintahkan akan mempertimbangkannya.

"Kita lihat dulu putusan MK apa, lalu dianalisis lagi apa yang perlu diperbaiki sehingga kita tidak terlalu buru-buru. Kan kurang sopan, kurang etis orang proses sedang berjalan lalu ditimpa dengan Perppu," tutup Mahfud.



Sumber: Suara Pembaruan