Mahfud: Jumlah UU yang Masuk Omnibus Law Bisa Bertambah

Mahfud: Jumlah UU yang Masuk Omnibus Law Bisa Bertambah
Mahfud MD. ( Foto: Antara / Jessica Helena Wuysang )
Hotman Siregar / YUD Rabu, 13 November 2019 | 18:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah mengusulkan lebih dari 74 undang-undang yang masuk daftar omnibus law. Sejauh ini, pemerintah akan mengusulkan omnibus law lebih fokus dikelompokkan dalam dua topik yaitu UU Pemberdayaan UMKM dan UU Cipta Lapangan Kerja.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD saat rapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di komplels parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (13/11/2019).

"Kalau sudah melembaga, omnibus law itu menjadi hal biasa yang bisa ditambahkan setiap saat. Karena ini baru mulai, pemerintah baru buat itu," kata Mahfud.

Apakah daftar dari pemerintah 74 UU masuk omnibus law, Mahfud mengatakan, belum tentu juga. "Masih bisa bertambah. Kan masih 12 hari lagi, separuh bulan lagi," katanya.

Mahfud MD menjelaskan, omnibus law yang paling banyak dibicarakan selalu dikaitkan dengan hambatan terhadap investasi dan jalannya pemerintahan. Menurutnya, investasi terhambat aturan ini aturan itu.

"Di pemerintahan tadi muncul juga di bidang penegakan hukum juga ada masalah-masalah karena perbedaan peran yang diberikan oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda. Setelah kami teliti memang ada dua masalah yang menghambat jalannya investasi dan penegakan hukum," ucapnya.

Hambatan itu seperti soal substansi aturan hukum. Sesudah dianalisis benar-benar terjadi hambatan-hambatan itu terletak pada isi aturan yang berbeda tentang satu masalah tetapi diatur oleh undang-undang dan ditangani oleh instansi yang berbeda.

"Nah kalau diselesaikan satu, itu yang lain belum selesai sehingga tidak selesai-selesau juga masalahnya. Maka muncul kalau begitu kita ikut model pembangunan hukum di negara-negara anglo saxon yang mengenalkan omnibus law di mana satu undang-undang bisa menyelesaikan berbagai masalah yang isinya sama di dalam satu pintu," jelasnya.

"Jadi kita punya satu aturan yang bisa membabat semuanya di satu pintu, sehingga semuanya selesai di satu pintu. nah itulah kesepahaman kita tentang omnibus law itu," pungkas Mahfud.



Sumber: Suara Pembaruan