Portal Aduanasn.id, Upaya Pemerintah Cegah ASN Terpapar Radikalisme

Portal Aduanasn.id, Upaya Pemerintah Cegah ASN Terpapar Radikalisme
Tjahjo Kumolo. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / RSAT Kamis, 14 November 2019 | 11:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah berupaya mencegah aparatur sipil negara (ASN) terpapar radikalisme. Portal aduanasn.id dibuat agar masyarakat dapat berperan aktif mengawasi para ASN dari radikalisme.

“Portal aduanasn.id hasil kesepakatan tim 11 kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Intelijen Negara, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo.

Hal itu disampaikan Tjahjo dalam pesan singkat yang diterima Beritasatu.com, Kamis (14/11/2019). Terdapat beberapa pertimbangan menyangkut portal tersebut. “Masalah radikalisme negatif merupakan masalah yang sangat serius, karena mengancam ideologi bangsa dan NKRI,” tegas Tjahjo.

Disebutkan dikarenakan sifat dampaknya negatif, maka aduan ASN terkait radikalisme dibuat secara khusus. Terpisah dari aduan seperti disiplin ASN maupun aduan reguler lainya, sehingga dalam merespons dan pengolahan pengaduannya bisa lebih cepat.

Tjahjo menambahkan, portal aduanasn.id merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mencermati sekaligus merespons persoalan radikalisme yang cenderung terus berkembang. “Dengan segala pertimbangan itu, maka sepakat dibuat portal aduanasn.id,” imbuh Tjahjo.

Di sisi lain, Tjahjo mengatakan, beberapa agenda kerja mendesak harus dilakukan. Misalnya aktualisasi dan revitalisasi program pembangunan karakter bangsa. Tentu dengan bertitik berat pada pendidikan kewarganegaraan serta kesadaran cinta Tanah Air dan bela negara.

Berikutnya aktualisasi dan revitalisasi sistem keamanan nasional yang terpadu. Sistem yang benar-benar memiliki kapasitas menjalankan fungsi deteksi, interdiksi, dan deterensi. Terakhir yaitu, revitalisasi sistem tata kelola pemerintahan.

“Perlu revitalisasi sistem tata kelola pemerintahan ke arah penguatan sistem pemerintahan nasional yang bersifat integral berbasis sistem pemerintahan dalam negeri yang terintegrasi, tidak terfragmentasi seperti yang masih menonjol saat ini,” pungkas mantan menteri dalam negeri tersebut.



Sumber: Suara Pembaruan