Kuasa Hukum Wawan Bakal Ungkap Kejanggalan Dakwaan KPK

Kuasa Hukum Wawan Bakal Ungkap Kejanggalan Dakwaan KPK
Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) ( Foto: istimewa / Istimewa )
Fana Suparman / FMB Kamis, 14 November 2019 | 15:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim kuasa hukum terdakwa kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan menyebut terdapat sejumlah kejanggalan atas dakwaan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya. TB Sukmana, salah seorang kuasa hukum Wawan mengatakan, kejanggalan yang akan diungkap pihaknya di hadapan Majelis Hakim salah satunya mengenai langkah KPK menyita sejumlah aset yang tidak ada kaitannya dengan perkara yang menjerat Komisaris Utama PT Balipasific Pragama (BPP) tersebut.

"Yang lebih parah lagi KPK membesar-besarkan dan melakukan framing bahwa pencucian uang yang dilakukan klien kami mencapai Rp 500 milar. Faktanya, KPK tidak mempertimbangkan utang-utang klien kami terkait kredit dari aset-aset yang disita," kata TB Sukatma di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Pada hari ini, Wawan dan tim kuasa hukumnya akan membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut KPK yang menyebutnya telah melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan alat kesehatan (alkes) di Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai lebih dari Rp 500 miliar. Dalam proses penyidikan kasus TPPU Wawan, KPK menyita sejumlah aset yang diduga hasil tindak pidana. Namun, Sukatma menyatakan, tak seluruh aset tersebut milik Wawan sepenuhnya.

"Karena ini menyangkut pihak ketiga atau kreditur karena diperoleh secara kredit. Klien kami dibebani dengan cicilan-cicilan yang asetnya disita KPK. Ini konyol," katanya.

Sukatma mencontohkan, mobil Nissan yang disita KPK yang statusnya dibeli oleh Wawan dengan cara kredit. Saat ini Sukatma mengatakan, kliennya mendapat somasi dari pihak bank dengan tagihan yang melonjak.

"Mobil itu pada saat dibeli dengan cara kredit seharga sekitar Rp 900 juta. Kini beban yang ditanggung klien kami karena mobilnya belum lunas dan disita KPK dengan dendanya menjadi sebesar lebih dari Rp 3,8 miliar. Ini kan yang tidak pernah dipikirkan KPK," jelas Sukatma.

Selain itu, Sukatma mengatakan, masih banyak kejanggalan KPK dalam mendakwa kliennya pada perkara yang proses penyidikannya memakan waktu sekitar lima tahun tersebut. Kejanggalan tersebut, kata Sukatma akan dibeberkan dalam proses persidangan hari ini.

"Nanti semuanya kami akan jelaskan di hadapan majelis hakim dalam eksepsi kami. Betapa pihak KPK sangat berbuat tidak adil bagi klien kami yang sudah menjalani masa hukuman lebih dari 5 tahun ini," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan