Momentum Tindak Aparat Nakal

Momentum Tindak Aparat Nakal
Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Idham Aziz ( Foto: Istimewa )
Rully Satriadi / RSAT Kamis, 14 November 2019 | 15:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Forum Masyarakat Peduli Reformasi Kejaksaan Agung, Ates mendukung dan mengapresiasi langkah tegas yang akan dilakukan Presiden Jokowi untuk memecat aparat penegak hukum yang suka memeras birokrat dan pelaku usaha seperti disampaikan dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 2019 di Sentul, Bogor, 13 November 2019.

Perintah Presiden Jokowi tersebut merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar dan harus segera dijalankan secara sungguh-sungguh oleh Jaksa Agung dan Kapolri. Ini merupakan momentum untuk menindak aparat-aparat nakal.

“Kami mendukung perintah Presiden Jokowi agar Jaksa Agung dan Kapolri menindak aparat-aparat penegak hukum yang nakal. Hal ini menunjukkan bahwa presiden sangat komit terhadap pemberantasan korupsi. Langkah penindakan kepada aparat nakal memperlihatkan bahwa presiden memahami permasalahan di lembaga penegak hukum yang berada di bawah kendali presiden,” ujar Ates, di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Menurut Ates,  Jaksa Agung dan Kapolri harus memprioritaskan pembenahan internal di institusinya masing-masing. Jika hal itu tidak segera dilakukan di tahap-tahap awal kepemimpinannya, maka kejaksaan agung dan kepolisian akan kesulitan untuk meningkatkan kinerja pencegahan dan penindakan hukum yang dilakukan oleh pihak lain.

“Kami melihat bahwa Jaksa Agung dan Kapolri memiliki komitmen, kapasitas, sumber daya dan determinasi dalam menjalankan perintah presiden tersebut, dan dalam melakukan reformasi kelembagaan internal,” ujar Ates.

Disebutkan agar kejaksaan agung dan kepolisian mampu menjalankan perintah presiden secara cepat, tepat dan berkelanjutan, maka perlu ada langkah-langkah konkrit yang harus segera dilakukan.

“Kami mengusulkan agar Jaksa Agung dan Kapolri membentuk “Pusat Pengaduan Masyarakat” yang dibentuk di pusat dan daerah untuk kasus aparat nakal. Tujuannya agar Jaksa Agung dan Kapolri memperoleh informasi yang luas dan riil di lapangan yang bersumber dari warga masyarakat sehingga penindakan aparat nakal akan lebih efektif dan efisien,” ujarnya sambil menambahkan akan lebih baik jika pusat pengaduan tersebut diisi juga oleh pihak eksternal yang memiliki integritas dan kapasitas dalam pengelolaan, investigasi, dan menindaklanjuti aduan masyarakat.

Selain itu, kejaksaan agung dan kepolisian perlu menegaskan bahwa lembaga penegak hukum yang berada di bawah presiden langsung itu memiliki komitmen yang sama dengan komitmen presiden dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan tindak pidana lainnya.

“Pencegahan dan penindakan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Pencegahan dan penindakan harus berjalan seiring sejalan dalam satu tarikan langkah. Oleh sebab itu, perlu ada strategi baru yang dirumuskan dan menjadi panduan ke depan,” pungkas Ates.



Sumber: Suara Pembaruan