KPK Dukung Jokowi Berantas Mafia Hukum

KPK Dukung Jokowi Berantas Mafia Hukum
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. ( Foto: Antara / Indrianto Eko Suwarso )
Fana Suparman / CAH Jumat, 15 November 2019 | 11:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung ketegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap praktik mafia hukum. KPK memastikan bakal membantu Presiden dalam memberantas mafia hukum.

"Kami sambut baik konsep dari Presiden terkait dengan tindakan memerangi praktik mafia hukum," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Febri menyatakan, KPK siap jika Presiden membutuhkan bantuan membangun sistem pencegahan terkait mafia hukum. Tak hanya itu, KPK juga siap bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lain, yakni Kejaksaan dan Kepolisian untuk menindak para pelaku.

"Saya kira ini isu besar yang perlu diseriusi dan ditindaklanjuti. KPK tentu secara kelembagaan kalau ada kebutuhan-kebutuhan melakukan pencegahan terkait dengan hal itu atau bahkan tindakan-tindakan lain, misalnya ada kebutuhan bagi Presiden untuk membuat sebuah task force atau instruksi langsung kepada Kapolri atau instruksi kepada Jaksa Agung begitu maka KPK sebenarnya bisa berkontribusi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPK," tegasnya.

KPK menilai mafia hukum merupakan tindak pidana fatal yang membuat tidak adanya kepastian hukum di Indonesia. Hal ini berdampak pada terjadinya tindak pidana korupsi lainnya serta menghambat investasi.

"Kalau ada praktik mafia hukum maka kepastian hukum akan sulit sekali terwujud dan kalau kepastian hukum tidak terbentuk maka itu dapat berimplikasi pada keraguan para investor untuk meletakkan modalnya atau berusaha di Indonesia dan juga menyebabkan praktik-praktik korupsi yang lain," katanya.

Febri mengatakan, KPK telah berupaya mengingatkan kepala daerah maupun penyelenggara negara lain baik di tingkat pusat maupun daerah untuk tidak korupsi. Hal ini dilakukan Lembaga Antikorupsi melalui berbagai program pencegahan. Menurut Febri, pernyataan Jokowi tersebut sebagai peringatan kepada para penyelenggara negara untuk serius membangun sistem pencegahan korupsi.

"Seharusnya institusi-institusi yang sudah diingatkan itu tidak coba-coba melakukan korupsi jangan sampai sudah diingatkan melalui upaya pencegahan. KPK sudah datang misalnya ke daerah ke Kementerian, BUMN dan lain-lain sudah melakukan kajian memberikan rekomendasi perbaikan sistem tapi instansi tersebut tidak serius. Jadi perlu dipahami secara lebih dalam bahwa imbauan itu atau arahan itu agar instansi lebih serius melakukan pencegahan korupsi dan juga perlu dipahami kalau kita bicara soal pencegahan korupsi atau mengingatkan agar tidak korupsi, itu dilakukan sebelum kejahatan terjadi," kata Febri.

Febri mengingatkan jika penyelenggara negara tak serius dan bahkan tetap melakukan korupsi, KPK tidak dapat mengabaikan hal tersebut. Lembaga Antikorupsi bakal menindak para pejabat korup tersebut.

"Kalau kejahatan sudah terjadi, kalau korupsinya sudah terjadi apalagi ini adalah kejahatan yang luar biasa maka penegakan hukum tentu harus dilaksanakan. Kalau kejahatan sudah terjadi kami tidak mungkin bisa mengabaikan itu sebagai penegak hukum karena undang-undang juga mewajibkan itu. Dan juga perlu diingat Presiden pernah mengatakan pencegahan itu bicara sebelum kejahatan terjadi. Jadi ketika kejahatan terjadi penindakan yang tegas tetap harus dilaksanakan. Jadi perlu dilihat secara seimbang," tegasnya.

Febri mengatakan, upaya pencegahan dan penindakan yang dilakukan KPK merupakan bagian dari strategi nasional pemberantasan korupsi dan stranas pencegahan korupsi. Hal ini merupakan salah satu yang menjadi perhatian Jokowi hingga menerbitkan Peraturan Presiden mengenai hal tersebut.

"Ini yang kami pandang harus dilakukan secara serius oleh instansi-instansi baik itu kementerian, lembaga ataupun pemerintahan daerah. Jadi jangan sampai audah diingatkan tapi kemudian setengah hati. Di belakang dia masih terima suap. Kalau sudah terima suap maka tetap akan diproses tentu saja.  Ini sudah kami lakukan di beberapa daerah kami datang kami Ingatkan kami sampaikan juga potensi potensi korupsi di mana, tapi kalau kepala daerahnya di belakang masih terima suap tetap kami proses," tegasnya. 



Sumber: Majalah Investor