KPK Selidiki Pengelolaan Haji dan Gratifikasi Eks Menag Lukman Hakim

KPK Selidiki Pengelolaan Haji dan Gratifikasi Eks Menag Lukman Hakim
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2019. Lukman diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama tahun 2018-2019 dengan tersangka Romahurmuziy. ( Foto: ANTARA FOTO / Sigid Kurniawan )
Fana Suparman / JAS Jumat, 15 November 2019 | 21:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki pengelolaan haji dan gratifikasi yang diduga diterima mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. Penyelidikan ini ditandai dengan permintaan keterangan terhadap Lukman, Jumat (15/11/2019).

"Terkait dengan pengelolaan haji di Kementerian Agama dan juga dugaan penerimaan gratifikasi," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta.

Febri mengatakan, proses ini merupakan lanjutan dari permintaan keterangan Lukman pada 22 Mei 2019 lalu. Saat itu Lukman masih menjabat sebagai Menteri Agama.

"Tadi kami klarifikasi. Ini kebutuhan lanjutan. Sebelumnya saat menjadi Menteri Agama pernah kami panggil untuk klarifikasi. Ini ada kebutuhan klarifikasi lanjutan terkait dengan proses penyelidikan," katanya.

Meski demikian, Febri enggan membeberkan lebih jauh mengenai penyelidikan ini. Yang pasti, kata Febri, tim penyelidik mendalami kewenangan Lukman sebagai Menteri Agama saat itu terkait pelaksanaan haji dan juga dugaan penerimaan gratifikasi.

"Intinya penyelidikan ini terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan di Kementerian Agama. Kalau yang sebelumnya pernah kami sampaikan terkait dengan penyelenggaraan haji dan juga dugaan penerimaan gratifikasi di Kementerian Agama. Baru dua poin itu yang bisa kami sampaikan," katanya.

Febri juga enggan berandai-andai saat disinggung proses penyelidikan ini akan berujung dengan ditingkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan Lukman sebagai tersangka. Ditegaskan, saat ini tim penyelidik masih bekerja.

"Nanti kita lihat lebih lanjut ya, tidak mungkin saya jelaskan sekarang gratifikasinya terkait apa. Ini masih terus kami klarifikasi, ada beberapa orang juga yang perlu kami minta keterangan," katanya.

Hingga berita ini ditulis, Lukman yang tiba di Gedung KPK sekitar pukul 13.45 WIB, masih berada di ruang pemeriksaan tim penyelidik.

Diduga, penyelidikan yang dilakukan KPK saat ini mengenai dugaan gratifikasi sebesar USD 30.000 yang diterima Lukman dari keluarga Kerajaan Arab Saudi melalui pejabat Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia.

Saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemag) dengan terdakwa Kakanwil Kemag Jatim Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemag Gresik Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tipikor Jakarta, 26 Juni 2019, Lukman mengakui menerima gratifikasi tersebut sekitar akhir tahun 2018 di ruang kerjanya.

Lukman mengakui, uang tersebut diterimanya dari Panitia Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang digelar di Indonesia. Panitia yang dimaksud Lukman merupakan Kepala Atase Agama Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia bernama Syeikh Saad Bin Husein An Namasi dan pendahulunya Syeikh Ibrahim bin Sulaiman Alnughaimshi.

Lukman yang juga politikus PPP ini menuturkan, uang tersebut berasal dari keluarga Kerajaan Arab Saudi. Lukman menduga uang itu diberikan kepadanya lantaran Kerajaan Arab Saudi puas dengan pelaksanaan MTQ di Indonesia. 



Sumber: Suara Pembaruan