Eks Menag Lukman Hakim Tutup Mulut soal Kasus yang Diselidiki KPK

Eks Menag Lukman Hakim Tutup Mulut soal Kasus yang Diselidiki KPK
Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/11/2019). KPK memeriksa Lukman Hakim Saifuddin untuk kebutuhan klarifikasi lanjutan dalam penyelidikan kasus terkait pelaksaaan kewenangannya di Kementerian Agama selama menjabat sebagai Menteri Agama. ( Foto: ANTARA FOTO / Aprillio Akbar )
Fana Suparman / JAS Jumat, 15 November 2019 | 21:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin enggan berbicara mengenai kasus yang saat ini sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lukman mengklaim hal tersebut merupakan ranah KPK.

"Penyelidikan tentang apa tentu saya secara etis tidak pada tempatnya untuk menyampaikan di sini," kata Lukman di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Lukman dimintai keterangan selama sekitar enam jam hingga keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 20.00 WIB. Lukman mengakui kehadirannya ini memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan dalam proses penyelidikan. Namun, lagi-lagi Lukman tak menjawab mengenai materi penyelidikan yang dilakukan KPK.

"Tentu saya harus memenuhi hak publik untuk mengetahui proses yang sedang berlangsung ini tapi mohon juga dimengerti bahwa saya harus menahan diri untuk tidak menyampaikan materi hukumnya karena itu sudah menjadi kewenangan KPK sebagaimana," katanya.

Politisi PPP ini mengatakan, penyelidikan yang membuatnya menghadap tim penyelidik sudah masuk pada proses hukum. Untuk itu, Lukman meminta awak media untuk mengonfirmasi kepada KPK mengenai penyelidikan yang sedang berjalan.

"Silakan saudara-saudara, rekan-rekan media menanyakan langsung ke KPK karena ini sudah proses hukum, sudah materi hukum yang tentu sekali lagi saya harus menghormati institusi penegak hukum seperti KPK ini untuk tidak membawa materi-materi hukum ke ranah publik," kata Lukman.

"Jadi, silakan tanyakan langsung kepada KPK. Jadi secara etis saya harus menghormati KPK untuk tidak menyampaikan ini. Oleh karenanya saya mohon rekan-rekan media juga bisa memahami ini," katanya.

Sebelumnya, Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, permintaan keterangan terhadap Lukman merupakan bagian dari proses penyelidikan pengelolaan haji dan gratifikasi yang diduga diterimanya saat menjabat Menteri Agama.

"Terkait dengan pengelolaan haji di Kementerian Agama dan juga dugaan penerimaan gratifikasi," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta.

Febri mengatakan, proses ini merupakan lanjutan dari permintaan keterangan Lukman pada 22 Mei 2019 lalu. Saat itu Lukman masih menjabat sebagai Menteri Agama.

"Tadi kami klarifikasi. Ini kebutuhan lanjutan. Sebelumnya saat menjadi Menteri Agama pernah kami panggil untuk klarifikasi. Ini ada kebutuhan klarifikasi lanjutan terkait dengan proses penyelidikan," katanya.

Meski demikian, Febri enggan membeberkan lebih jauh mengenai penyelidikan ini. Yang pasti, kata Febri, tim penyelidik mendalami kewenangan Lukman sebagai Menteri Agama saat itu terkait pengelolaan haji dan juga dugaan penerimaan gratifikasi.

"Intinya penyelidikan ini terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan di Kementerian Agama. Kalau yang sebelumnya pernah kami sampaikan terkait dengan penyelenggaraan haji dan juga dugaan penerimaan gratifikasi di Kementerian Agama. Baru dua poin itu yang bisa kami sampaikan," katanya.

Febri juga enggan berandai-andai saat disinggung proses penyelidikan ini akan berujung dengan ditingkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan Lukman sebagai tersangka. Ditegaskan, saat ini tim penyelidik masih bekerja.

"Nanti kita lihat lebih lanjut ya, tidak mungkin saya jelaskan sekarang gratifikasinya terkait apa. ini masih terus kami klarifikasi, ada beberapa orang juga yang perlu kami minta keterangan," katanya.

Diduga, penyelidikan yang dilakukan KPK saat ini mengenai dugaan gratifikasi sebesar USD 30.000 yang diterima Lukman dari keluarga Kerajaan Arab Saudi melalui pejabat Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia.

Saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemag) dengan terdakwa Kakanwil Kemag Jatim Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemag Gresik Muafaq Wirahadi di Pengadilan Tipikor Jakarta, 26 Juni 2019, Lukman mengakui menerima gratifikasi tersebut sekitar akhir tahun 2018 di ruang kerjanya.

Lukman mengakui, uang tersebut diterimanya dari Panitia Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang digelar di Indonesia. Panitia yang dimaksud Lukman merupakan Kepala Atase Agama Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia bernama Syeikh Saad Bin Husein An Namasi dan pendahulunya Syeikh Ibrahim bin Sulaiman Alnughaimshi.

Lukman yang juga politikus PPP ini menuturkan, uang tersebut berasal dari keluarga Kerajaan Arab Saudi. Lukman menduga uang itu diberikan kepadanya lantaran Kerajaan Arab Saudi puas dengan pelaksanaan MTQ di Indonesia.



Sumber: Suara Pembaruan