ICJR Sebut 3 Isu Mendasar Luput dari Pembahasan RUU KUHP

ICJR Sebut 3 Isu Mendasar Luput dari Pembahasan RUU KUHP
Demonstrasi mahasiswa menolak pengesahan RUU KUHP di depan kompleks parlemen di Jakarta, Selasa, 24 September 2019. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / FER Minggu, 17 November 2019 | 20:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati, menyatakan, terdapat tiga isu mendasar yang tak pernah menjadi perhatian pembuat Undang-undang (UU) khususnya pemerintah hingga akhir pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) pada periode sebelumnya. Padahal, ketiga isu tersebut dinilai penting bagi peningkatan investasi dan pembangunan manusia.

Pakar Hukum: RUU KUHP Harus Dibahas Ulang

"Ada tiga permasalahan yang luput dalam 14 pasal dalam RUU KUHP yang dinyatakan bermasalah oleh Menteri Hukum dan HAM, padahal ketiga masalah ini jelas akan berdampak pada sulitnya mencapai tujuan meningkatkan investasi dan pembangunan manusia," ujar Maidina dalam diskusi Aliansi Nasional Reformasi bertajuk 'RKUHP: Periode Baru, Bahas dengan Pendekatan Baru' di Bakoel Koffie, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2019).

Isu pertama, kata Maidina, adalah terkait pertanggungjawaban koorporasi yang diatur dalam Pasal 45 hingga Pasal 50 dalam RUU KUHP. Menurut dia, Pasal 48 dan 50 dalam RUU KUHP tentang tindak pidana korporasi memasukkan rumusan yang tidak jelas dan sulit untuk diimplementasikan dalam tataran penegakan hukum.

"Pasal-pasal tersebut bersifat karet, cenderung menyasar individu dan bukan untuk menjerat korporasi sebagai badan hukum yang merupakan entitas terpisah," tandas dia.

Forum Rektor Usul RUU KUHP Disosialisasikan Masif

Seharusnya, kata Maidina, dalam pasal-pasal RUU KUHP tersebut diatur dalam kondisi apa korporasi dapat dijerat dengan dakwaan pidana, dan pada kondisi terbatas seperti apa individu atau organ korporasi (baik struktural ataupun fungsional) dapat dimintakan pertanggungjawaban. Menurut dia, pasal-pasal karet tidak kondusif untuk dunia usaha karena menciptakan ketidakpastian hukum.

"Pengusaha atau pengurus korporasi akan takut melakukan tindakan apapun karena apabila business judgment mereka salah, maka rentan dipidana. Hal ini jelas akan berdampak buruk pada iklim investasi," ungkap Maidina.

Isu kedua yang kurang mendapat perhatian, kata Maidina, rumusan tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 346 hingga 348 RUU KHUP. Pasal-pasal tersebut dinilai masih bermasalah karena rumusan pasal ini kembali pada rumusan UU 23/1997 tentang Lingkungan Hidup. Padahal, UU tersebut tidak efektif dalam penegakan hukum lingkungan hidup sehingga diganti dengan UU 32/2009.

Nasdem Usulkan Pembahasan Ulang RUU KUHP

"Rumusan Pasal 346 RKUHP akan menyulitkan pembuktian karena adanya unsur melawan hukum dan akibat. Pelaku dapat berdalih jika mempunyai izin maka tidak akan mungkin melawan hukum dan menyebabkan pencemaran atau kerusakan, melainkan cukup dibuktikan apakah tindakan pelaku melebihi baku mutu pencemaran atau kriteria baku kerusakan," papar Maidina.

Isu ketiga, lanjut Maidina, Pasal 2 jo Pasal 597 RUU KUHP tentang living law atau hukum yang hidup di masyarakat. Klaim bahwa pasal ini dimaksudkan untuk mengakui masyarakat adat tidak tergambar oleh rumusan dalam RUU KUHP.

"Dalam Pasal 2 jo Pasal 597 RUU KUHP Tidak jelas yang dimaksud antara hukum yang hidup di masyarakat dengan hukum adat. Penjelasan Pasal 2 menerangkan living law akan diatur dalam Perda sehingga berpotensi akan memunculkan Perda diskriminatif, karet dan tidak jelas, termasuk juga peluang apapun dinyatakan sebagai 'hukum yang hidup di masyarakat' termasuk ketidakpastian hukum bagi dunia usaha dan investasi," tuturnya.

Selain itu, kata Maidina, penerapan Pasal 597 ayat (1) dan (2) pun dapat menimbulkan kesewenang-wenangan karena aparat penegak hukum berpotensi mendefinisikan 'hukum yang hidup di masyarakat' berdasarkan penafsirannya sendiri tanpa batasan yang jelas dengan menggunakan pasal ini.

"Jika pasal ini dimaksudkan mengakui masyarakat adat, maka masyarakat adat harus dihadirkan dalam pembahasan, dan penerapannya tidak dengan mengambil kewenangan pranata penyelesaian sengketa di masyarakat kepada aparat penegak hukum negara," pungkas Maidina.



Sumber: BeritaSatu.com