Perbaiki RUU KUHP, Presiden Diminta Bentuk Komite Ahli

Perbaiki RUU KUHP, Presiden Diminta Bentuk Komite Ahli
Presiden Joko WIdodo (dua kanan) bersama sejumlah menteri kabinet kerja dalam rapat konsultasi dengan sejumlah pimpinan DPR, pimpinan fraksi DPR, dan komisi III DPR di Istana Negara, Jakarta, Senin 23 September 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Yustinus Paat / FER Minggu, 17 November 2019 | 20:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati, mengatakan, Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana untuk menjamin perbaikan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Komite ini, harus melibatkan seluruh elemen masyarakat.

ICJR Sebut 3 Isu Mendasar Luput dari Pembahasan RUU KUHP

"Presiden Jokowi seharusnya membentuk Komite Ahli Pembaruan Hukum Pidana yang melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari akademisi dan ahli dari seluruh bidang ilmu yaitu ahli ekonomi, kesejahteraan sosial, psikologi, kriminologi, dan kesehatan masyarakat," ujar Maidina dalam diskusi Aliansi Nasional Reformasi bertajuk 'RKUHP: Periode Baru, Bahas dengan Pendekatan Baru' di Bakoel Koffie, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2019).

Komite Ahli tersebut, kata Maidina, harus ditugaskan untuk membantu pemerintah dan DPR menguatkan pembahasan RUU KUHP dengan data dan evaluasi terhadap implementasi penggunaan hukum pidana di Indonesia.

"Dengan demikian, RUU KUHP yang dihasikan benar-benar UU KUHP yang implementatif dan menjawab persoalan di masyarakat," tandasnya.

Menurut Maidina, komite ahli tersebut diharapkan bisa mengatasi dua persoalan sentral dalam pembahasan RUU KUHP pada periode 2014-2019. Persoalan pertama, lahirnya pasal-pasal bermasalah tidak terlepas dari minimnya evaluasi komprehensif berbasis data yang harusnya dilakukan Pemerintah sebelum merumuskan RUU KUHP.

Pakar Hukum: RUU KUHP Harus Dibahas Ulang

"Banyak pasal lahir tanpa evaluasi, tanpa melihat perkembangan hukum dan tidak relevan untuk negara merdeka yang demokratis," ungkap Maidina.

Persoalan kedua, lanjut Maidina, lahirnya pasal-pasal bermasalah di RUU KUHP berasal dari ketidakselarasan program pembangunan Pemerintah dari berbagai aspek yang diatur dalam RUU KUHP mulai dari ekonomi, investasi, bisnis, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

"Untuk mengatasi kedua masalah tersebut, tidak mungkin perbaikan RUU KUHP dilakukan tanpa melalui pembahasan yang komprehensif. Solusi sosialisasi saja jelas bukan jalan yang tepat ketika Presiden telah menyerukan penundaan pengesahan RUU KUHP. Pembentukan Komite ahli merupakan salah satu solusi menjawab dua persoalan tersebut," jelas dia.

Fraksi PKS Ingin RUU KUHP Dibahas Ulang

Selain itu, Maidina juga mendorong Pemerintah dan DPR membuka konsultasi lintas sektor yang lengkap dan didokumentasi dalam proses pembahasan RUU KUHP. Hasil konsultasi, kata dia, harus dianalisis serta didiskusikan dengan publik yang melibatkan kelompok masyarakat sipil untuk memastikan keselarasannya dengan program pembangunan dan kepentingan masyarakat.

"Pemerintah dan DPR menjamin keterbukaan informasi publik terhadap proses pembahasan RUU KUHP, termasuk memastikan tersedianya dokumen pembahasan RUU KUHP terkini, minutasi pembahasan, dan dokumen-dokumen terkait publik lainnya," imbuh Maidina.



Sumber: BeritaSatu.com