Eks Bupati Talaud Dituntut 7 Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik

Eks Bupati Talaud Dituntut 7 Tahun Penjara dan Pencabutan Hak Politik
Sri Wahyumi Maria Manalip. ( Foto: ANTARA FOTO / Sigid Kurniawan )
Fana Suparman / CAH Selasa, 19 November 2019 | 10:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menjatuhkan hukuman 7 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip. Jaksa meyakini, Sri Wahyumi terbukti bersalah menerima suap dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kepulauan Talaud.

"Menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Sri Wahyumi Maria Manalip dan Benhur Lalenoh terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Jaksa KPK Lie Putra Setiawan saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/11/2019).

Baca JugaPenyuap Bupati Talaud Mulai Jalani Hukuman di Lapas Tangerang

Tak hanya pidana penjara, dalam tuntutannya, Jaksa juga meminta agar Najelis Hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik Sri Wahyumi. Jaksa meminta Majelis Hakim mencabut hak politik Sri Wahyumi selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.

"Menjatuhkan pidana tambahan pada terdakwa Sri Wahyumi berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama lima tahun," kata Jaksa.

Perbuatan Wahyumi dilakukan bersama-sama dengan orang kepercayaannya Benhur Lalenoh yang dituntut secara bersama. Benhur dituntut 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan lantaran diyakini Jaksa sebagai perantara suap untuk Sri Wahyumi.

Baca Juga: Warga Berharap Mendagri Segera Lantik Bupati Talaud Terpilih

Dalam menjatuhkan tuntutan ini, Jaksa menyebut Sri Wahyumi dan Benhur tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Sebagai penyelenggara negara, Sri malah menerima suap.

"Hal yang meringankan, sopan punya tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum," jelas Jaksa.

Atas perbuatannya, Sri Wahyumi dan Benhur Lalenoh diyakini bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan