Uji Materi UU KPK, DPR Tegaskan Dewan Pengawas Tak Ganggu Independensi
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

Uji Materi UU KPK, DPR Tegaskan Dewan Pengawas Tak Ganggu Independensi

Selasa, 19 November 2019 | 15:06 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menegaskan bahwa keberadaan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan mengganggu independensi KPK. Menurut Arteria, dewan pengawas justru memaksimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal ini disampaikan Arteria dalam sidang uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) yang teregister dengan Nomor Perkara 59/PUU-XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi, pada Selasa (19/11/2019).

Perkara Nomor 59 ini diajukan oleh 22 advokat yang juga berstatus sebagai mahasiswa pasca-sarjana Universitas Islam As Syafi'iyah dengan menguji materi dan formil UU KPK. Dalam salah satu dalilnya, pemohon meminta MK membatalkan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU KPK yang mengatur tentang kewenangam dewan pengawas karena dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945.

"Opini para pemohon yang menyatakan bahwa pengaturan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU KPK akan mengganggu independensi KPK dalam melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi adalah opini yang keliru, opini yang salah, opini yang menyesatkan dan sangat tidak berdasar," kata Arteria Dahlan saat memberikan keterangan mewakili DPR dalam persidangan di Gedung MK.

Menurut Arteria, dewan pengawas KPK merupakan bagian integral dan inheren institusi KPK untuk mengawasi pimpinan dan pegawai KPK untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Dewas KPK, kata dia, bukan kekuasaan dalam bentuk instansi atau lembaga eksternal yang berada di luar KPK yang dapat mempengaruhi kinerja KPK. "Jadi, kehadiran dewan pengawas tidak akan menimbulkan gangguan terhadap independensi dan keabsahan KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya," tandas Arteria Dahlan.

Dewam pengawas, kata Arteria, justru memperkuat KPK dalam menjalankan tugasnya serta memastikan ada good governance di institusi KPK dengan memaksimalkan sistem pengawasan. "Dengan demikian kehadiran dewan pengawas dalam instansi KPK akan memaksimalkan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, akan lebih meningkatkan legitimasi KPK dalam konteks pelaksanaan penegakan hukum," terang Arteria Dahlan.

Lebih lanjut, Arteria menegaskan bahwa keberadaan dewas tidak akan mengurangi kewenangan yang dimiliki KPK. Menurut dia, dewas hanya berimplikasi pada berubahnya mekanisme pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. "Pembentukan dan pemberian kewenangan kepada dewan pengawas pada pasal a quo sama sekali tidak mengurangi independensi pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Semua kewenangannya masih eksis," pungkas Arteria Dahlan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Daewoong Komitmen Kembangkan SDM dan Tenaga Medis Indonesia

Sebanyak 500 mahasiswa mendapatkan beasiswa sebagai wujud kontribusi Daewoong mengembangkan teknologi farmasi di Indonesia.

NASIONAL | 19 November 2019

Larang Pamer Kemewahan, Polri Harus Bersahaja

Alasannya anggota Polri itu pelindung dan pengayom masyarakat.

NASIONAL | 19 November 2019

Munas Ke-13 Kagama Lahirkan 13 Rekomendasi Strategis

Nantinya rekomendasi ini akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, yang juga alumni UGM.

NASIONAL | 19 November 2019

Kadivhumas Polri Berubah Jadi Kabahumas, Dijabat Bintang Tiga

Artinya, jika kelak humas dipimpin komjen, maka di tubuh Polri akan ada 11 komjen.

NASIONAL | 19 November 2019

Kasus Garuda, KPK Bakal Periksa Pasangan Suami Istri Politikus PAN

Chandra Tirta Wijaya merupakan anggota DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional untuk periode jabatan tahun 2009-2014.

NASIONAL | 19 November 2019

Kasus Proyek Kampus IPDN, KPK Periksa GM Adhi Karya

Penyidik juga menjadwalkan memeriksa PNS di Kemdagri, Mohamad Rizal untuk melengkapi berkas penyidikan Dudy Jocom.

NASIONAL | 19 November 2019

Kasus Suap Proyek Kempupera, KPK Panggil Cak Imin

Selain Cak Imin, tim penyidik juga menjadwalkan memeriksa dua mantan anggota DPRD Lampung yakni Khaidir Bujung

NASIONAL | 19 November 2019

Sebelum Pimpin KPK, Firli Jabat Kabarhakam

Firli dipastikan memangku jabatan Kabaharkam hanya sekitar satu bulan, sebab pada Desember akan dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Ketua KPK.

NASIONAL | 19 November 2019

MK: UU KPK Diuji Formil dan Materiel

Dari enam perkara uji materi UU KPK tersebut, terdapat empat perkara yang melakukan pengujian formil dan materil sekaligus.

NASIONAL | 19 November 2019

Nadiem: PAUD Jangan Hanya untuk Titip Anak

Orangtua harus membekali anak-anak dengan kemampuan beradaptasi mumpuni.

NASIONAL | 19 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS