MK Sebut Pemohon Uji Materi UU KPK Tidak Serius

MK Sebut Pemohon Uji Materi UU KPK Tidak Serius
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / YUD Selasa, 19 November 2019 | 16:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyebutkan para pemohon uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) dianggap tidak serius dalam mengajukan permohonan mereka. Pasalnya, dari 22 pemohon, hanya 10 pemohon yang hadir dalam sidang uji materi UU KPK dengan nomor perkara 59/PUU-XVII/2019 di MK, pada Selasa (19/11/2019).

"Ini kalau teman-teman pemohon ini tidak serius datang, nanti kita akan coreti semua," ujar Saldi dalam sidang tersebut.

Saldi mengingatkan para pemohon agar menghormati MK. Miminal, kata dia, para pemohon bisa memberikan kuasa hukum kepada orang dan memberitahu jika berhalangan hadir.

"Anda juga harus menghormati mahkamah loh, mengajukan diri sebagai pemohon tetapi tidak datang, kecuali memberikan kuasa kepada salah satunya," tandas dia.

Saldi membandingkan dengan DPR dan pemerintah yang bersedia hadir, padahal mereka mempunyai banyak tugas dan kesibukan.

"Tolong diingatkan kepada teman-teman kalian, karena kalau pemohonnya puluhan, maka tugas kami kan berat sekali, harus menjelaskan satu per satu legal standingnya. Kalau pemohon 20, maka 20 yang dijelaskan. Proses ini harus dihargai," ungkap dia.

Hal senada disampaikan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang berharap para pemohon serius menanggapi sidang uji materi UU KPK. Paling tidak, kata dia, mengajukan surat kuasa pada pemohon yang lain.

"Kalau tak mengajukan kuasa, Anda tak serius, karena yang hadir hanya 10 dari 22 pemohon," kata Enny.

Diketahui, hari ini, MK menggelar sidang uji materi UU KPK dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden untuk perkara
59/PUU-XVII/2019. DPR diwakili oleh Anggota Komisi III Arteria Dahlan dan pemerintah diwakili oleh Koordinator Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Agus Haryadi.

Perkara Nomor 59 ini diajukan oleh 22 advokat yang juga berstatus sebagai mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam As Syafi'iyah dengan menguji materi dan formil UU KPK. Dalam salah satu dalilnya, pemohon meminta MK membatalkan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU KPK yang mengatur tentang kewenangam dewan pengawas karena dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945.



Sumber: BeritaSatu.com