Pimpinan KPK Turut Ajukan Gugatan Uji Formil UU KPK

Pimpinan KPK Turut Ajukan Gugatan Uji Formil UU KPK
Agus Rahardjo. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / WBP Rabu, 20 November 2019 | 15:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana turut menjadi pihak pemohon uji formil atas UU nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Permohonan ini akan diajukan Pimpinan KPK bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi atau Tim Advokasi UU KPK pada Rabu (20/11/2019) siang ini.

"Saya sendiri juga ikut sebagai pihak. Mudah-mudahan nanti saya ikut mengantarkan itu (permohonan uji formil)," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Agus masih enggan membeberkan poin-poin yang tertuang dalam gugatan tersebut. Agus meminta setiap pihak untuk bersabar hingga permohonan tersebut didaftarkan. "Nanti di MK saja," kata Agus Rahardjo.

Agus sebenarnya lebih berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). Langkah Perpu menurutnya lebih baik ketimbang harus melalui proses JR di MK. "Kalau perpu lebih baik, kalau berkenan ajukan perpu lebih baik, tapi hari ini kita akan mengantarkan JR ke MK," kata Agus Rahardjo.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menegaskan pimpinan KPK seperti dirinya dan Agus Rahardjo memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk menggugat UU KPK yang baru berlaku 17 Oktober 2019 lalu. "Kita punya legal standing. Pimpinan KPK punya legal standing," kata Saut Situmorang.

Saut menyatakan, pembentukan suatu undang-undang seharusnya memperhatikan filosofis, sosiologis dan yuridis formal. Dikatakan, dalam penyusunan hingga pengesahan UU nomor 19/2019, pimpinan KPK tidak pernah diajak berbicara. Padahal, pimpinan KPK merupakan pelaksana UU tersebut. "Makanya saya bilang tadi ketika bicara uu anda harus bahas sosiologis, filosofis, yuridis formal. Kan yang kami bahas soal itu. Soal filosofis bagaimana. Yuridis formalnya bagaimana dengan situasi seperti itu. Ada orang berlima ujug-ujug nggak diajak ngobrol. Itu yang menarik untuk kemudian bagaimana MK melihat itu dalam posisi kaitannya dengan UU kita," kata Saut Situmorang.

Selain soal tidak dilibatkannya pimpinan KPK dalam proses pembahasan UU, Saut juga menyoroti mengenai pembentukan dewan pengawas. Ditegaskan, KPK sangat terbuka untuk diawasi oleh pihak manapun. Namun, katanya, dewan pengawas seharusnya tidak turut terlibat dalam proses hukum yang dilakukan KPK.

"Dia pengawas tapi bagian dari pelaksanaan proses criminal justice system. Ini bagian dari proses larang atau tidak ini tidak inline maksud check and balance yang akan dilakukan terhadap KPK. Saya berulang-ulang mengatakan KPK harus check and balance. Organisasi apapun harus di check and balances. Tapi dewas ini dibuat untk cek and balances untuk kpk itu anda tidak boleh masuk ke bagian proses. Kamu ngawasin tapi masuk dalam proses. Kamu mengawasi dirimu sendiri. Itu teori organisasi pakai apa tuh," kata Saut Situmorang.



Sumber: Suara Pembaruan