Penyidik KPK Tunggu Kehadiran Dirut Jasa Marga

Penyidik KPK Tunggu Kehadiran Dirut Jasa Marga
Desi Arryani. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / YUD Kamis, 21 November 2019 | 10:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu kehadiran Direktur Utama PT Jasa Marga, Desi Arryani untuk memenuhi panggilan pemeriksaan pada Kamis (21/11/2019). Pada Rabu (20/11/2019) kemarin, Desi tak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan rapat dan berjanji akan hadir pada hari ini.

Desi dijadwalkan diperiksa penyidik sebagai saksi kasus dugaan korupsi pekerjaan fiktif dalam 14 proyek yang digarap PT Waksita Karya untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya, Fathor Rachman. Pemeriksaan ini dalam kapasitas Desi sebagai mantan Kepala Divisi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

"Penyidik menunggu sikap koperatif Saksi utk datang siang ini," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (21/11/2019).

Pemanggilan pemeriksaan dalam dua hari ini merupakan penjadwalan ulang lantaran Desi berulang kali mangkir dari pemeriksaan penyidik. Pada 28 Oktober, Desi tak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan sedang tugas di Semarang.

Desi kembali mangkir saat dijadwalkan ulang pada Senin (11/11/2019) lalu. Bahkan, atas sikap Desi yang berulang kali mangkir dari pemeriksaan tim penyidik tersebut, KPK telah berkirim surat kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

Dalam surat itu, KPK meminta Erick Thohir dan jajaran Kementerian BUMN memerintahkan seluruh pejabat di Kementerian BUMN dan petinggi perusahaan BUMN, termasuk Desi Arryani untuk koperatif terhadap proses hukum yang dilakukan Lembaga Antikorupsi dengan memenuhi panggilan penyidik.

KPK mengingatkan memenuhi panggilan pemeriksaan merupakan kewajiban warga negara. Apalagi, Desi merupakan pejabat publik yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Febri menyatakan, KPK membuka pintu jika Desi membawa dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan hari ini.

"Jika ada dokumen-dokumen terkait yang ingin dibawa, dipersilakan," katanya.

Dalam pemeriksaan nanti, tim penyidik diduga bakal mendalami peran Desi selaku salah satu kepala divisi di Waskita Karya ketika itu. Termasuk mengenai pengetahuan Desi soal pekerjaan-pekerjaan fiktif dalam 14 proyek yang digarap Waskita Karya. Selain itu, pemeriksaan terhadap Desi juga diduga dilakukan penyidik untuk mendalami sejumlah dokumen penting terkait kasus dugaan korupsi pekerjaan fiktif dalam 14 proyek yang digarap Waskita Karya.

Dokumen-dokumen tersebut disita tim penyidik saat menggeledah rumah Desi pada 11 Februari 2019 lalu. Selain rumah Desi, tim penyidik saat itu juga menggeledah dua rumah yang berada di kawasan Makasar, Jakarta Timur milik pensiunan PNS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera).

Tim penyidik KPK belakangan ini tengah gencar mengusut kasus dugaan korupsi kasus dugaan korupsi pekerjaan fiktif dalam 14 proyek yang digarap PT Waksita Karya. Tim penyidik saat ini terus memperdalam bukti-bukti yang telah dikantongi.
"Dalam proses penyidikan ini bukti-bukti yang ada terus diperdalam," kata Febri.

Selain Desi, untuk mengusut kasus ini, tim penyidik juga kembali menjadwalkan memeriksa staf keuangan Divisi II PT Waskita Karya, Wagimin untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Fathor Rachman. Wagimin telah berulang kali diperiksa penyidik. Dalam pemeriksaan pada Rabu (20/11/2019) kemarin, tim penyidik mencecar Wagimin dan dua karyawan PT Waskita Karya, yakni Fatkhur Rozak dan Sutopo Broto Cahyono mengenai proses pekerjaan dan pembayaran kepada subkontrak fiktif.

"Penyidik mendalami keterangan saksi terkait pekerjaan dan pembayaran subkontraktor fiktif di PT Waskita Karya," kata Febri.
Selain memeriksa para saksi dan mendalami bukti-bukti yang ada, secara paralel tim penyidik saat ini tengah menunggu proses perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan perhitungan sementara, kasus yang menjerat Fathor Rachman dan mantan Kabag Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar itu merugikan keuangan negara hingga Rp 186 miliar.

"Secara paralel proses audit untuk perhitungan kerugian keuangan negara juga sedang dilakukan BPK. Dari koordinasi awal KPK dan BPK-RI berdasarkan perhitungan awal diduga kerugian negara Rp186 miliar," katanya.

Dalam kasus ini, Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar diduga menunjuk sejumlah perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada 14 proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya. Proyek-proyek tersebut tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, hingga Papua.

Proyek-proyek tersebut sebenarnya telah dikerjakan oleh perusahaan lainnya, namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan yang teridentifikasi sampai saat ini. Diduga empat perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.

Atas subkontrak pekerjaan fiktif ini, PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut. Setelah menerima pembayaran, perusahaan-perusahaan subkontraktor itu menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya tersebut kepada sejumlah pihak, termasuk yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor dan Ariandi. Atas tindak pidana ini, keuangan negara ditaksir menderita kerugian hingga Rp 186 miliar. Perhitungan tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif tersebut. 

 



Sumber: Suara Pembaruan