Buru Sjamsul Nursalim dan Istri, KPK Gandeng Interpol

Buru Sjamsul Nursalim dan Istri, KPK Gandeng Interpol
Ilustrasi KPK. (Foto: Antara)
Fana Suparman / YUD Kamis, 21 November 2019 | 10:41 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta bantuan National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia untuk turut memburu pengusaha Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim yang telah menjadi buronan atas kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). KPK sebelumnya telah berkirim surat dan meminta bantuan Polri terkait status Sjamsul dan Itjih sebagai daftar pencarian orang (DPO) atau buronan.

"Setelah mengirimkan surat pada Kapolri terkait DPO dua orang tersangka kasus korupsi terkait pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku obligor BLBI kepada BPPN, KPK juga telah mengirimkan surat pada SES NCB-Interpol Indonesia perihal bantuan pencarian melalui Red Notice terhadap tersangka SJN (Sjamsul Nursalim) dan ITN (Itjih Nursalim)," kata Jubir KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkat, Kamis (21/11/2019).

Febri menjelaskan dalam surat red notice tertanggal 6 September 2019 itu, KPK menjelaskan kepada Interpol mengenai perkara korupsi yang menjerat Sjamsul dan Itjih. Selain itu, dalam surat tersebut KPK juga meminta bantuan Interpol untuk turut memburu Sjamsul dan Itjih.

"Permohonan bantuan pencarian melalui mekanisme red notice Interpol dengan permintaan apabila ditemukan agar dilakukan penangkapan dan menghubungi KPK," jelas Febri.

Surat tersebut telah direspon oleh NCB-Interpol Indonesia. Rencananya KPK dan Interpol bakal melakukan gelar perkara bersama terkait kasus Sjamsul dan Itjih.

"Sesuai dengan respon dari pihak NCB Interpol Indonesia maka akan mengagendakan pertemuan koordinasi dengan KPK sekaligus jika dibutuhkan dilakukan gelar perkara," katanya.

Bantuan Polri dan Interpol dibutuhkan KPK lantaran Sjamsul dan Itjih saat ini telah menetap di Singapura. KPK berharap bantuan dari lembaga penegak hukum lain dapat memudahkan menuntaskan kasus korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 4,58 triliun tersebut.

"Bantuan Polri dan NCB Interpol memiliki peran yang krusial untuk penanganan kasus dengan dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp4,58 triliun ini agar dapat berjalan secara maksimal," kata Febri.

Kasasi Kasus SKL BLBI

Di sisi lain, KPK saat ini masih mengkaji putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang melepaskan mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung dari jeratan hukum perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). Kajian ini dilakukan KPK untuk mempersiapkan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan tersebut.

"Untuk putusan lepas dengan terdakwa Syarifuddin Arsyad Tumenggung, tim JPU KPK sedang memperdalam pertimbangan-pertimbangan hukum untuk kebutuhan mempersiapkan pengajuan Peninjauan Kembali," kata Febri.

KPK memastikan bakal terus berupaya mengusut tuntas kasus dugaan korupsi SKL BLBI dan memulihkan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari praktik rasuah tersebut. Untuk itu, KPK memerlukan bantuan dari lembaga dan instansi terkait.

"Pada prinsipnya, KPK terus berupaya mengembalikan kerugian negara Rp4,58 triliun tersebut ke negara. Jumlah ini sangat besar nilainya jika nanti dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sarana pendidikan, kesehatan atau pelayanan publik lainnya. Hal ini tentu butuh dukungan instansi lain yang terkait," kata Febri.

Diketahui, KPK menetapkan pengusaha Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim sebagai sebagai DPO atau buronan terkait kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) yang pasangan suami istri itu sebagai tersangka.

Lembaga Antikorupsi telah mengirimkan surat kepada Kapolri dan jajarannya terkait status Sjamsul sebagai DPO. Dalam surat itu, KPK meminta jajaran Kepolisian membantu mencari Sjamsul dan Itjih.

Status buronan ini disematkan KPK kepada Sjamsul dan Itjih lantaran pemegang saham BDNI tersebut tidak memiliki itikad baik menjalani proses hukum. Setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 10 Juni 2019, KPK sudah dua kali memanggil keduanya untuk diperiksa sebagai tersangka, yakni pada 28 Juni 2019 dan 19 Juli 2019. Namun, pasangan suami istri yang telah menetap di Singapura itu mangkir dari panggilan penyidik. Padahal, surat panggilan pemeriksaan telah dilayanglan KPK ke lima alamat di Indonesia dan Singapura yang terafiliasi dengan Sjamsul dan Itjih.

Di Indonesia, KPK mengirimkan surat panggilan pemeriksaan ke rumah kedua tersangka di Simprug, Grogol Selatan, Jakarta Selatan. Untuk alamat di Singapura, KPK mengirimkan surat panggilan pemeriksaan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia, ke empat alamat, yaitu, 20 Cluny Road; Giti Tire Plt. Ltd. (Head Office) 150 Beach Road, Gateway West; 9 Oxley Rise, The Oaxley dan 18C Chatsworth Rd.

Tak hanya melayangkan surat panggilan, KPK juga meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura mengumumkan pemanggilan pemeriksaan Sjamsul dan Itjih di papan pengumuman Kantor KBRI Singapura. Upaya pemanggilan tersangka juga dilakukan dengan meminta bantuan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), Singapura.

Bahkan, Sjamsul dan Itjih diketahui selalu mangkir untuk dimintai keterangan sejak kasus yang menjerat mereka masih dalam proses penyelidikan.

Dalam mengusut kasus ini, KPK setidaknya telah memeriksa sekitar 30 orang saksi. Puluhan saksi itu terdiri dari unsur mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Direktur Hukum Lembaga Penjamin Simpanan, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, mantan Ketua BPPN, pensiunan Menteri BUMN, mantan Menteri Keuangan dan Ketua KKSK, ekonom, Advokat serta pihak swasta. 

 



Sumber: Suara Pembaruan