BNPT Tak Miliki Data ASN dan TNI/Polri Terpapar Radikalisme

BNPT Tak Miliki Data ASN dan TNI/Polri Terpapar Radikalisme
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Suhardi AliusĀ hadir dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Hotman Siregar / CAH Kamis, 21 November 2019 | 21:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius mengklarifikasi data 3 persen anggota TNI terpapar radikalisme yang sempat disampaikan oleh mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR Kamis (21/11/2019), Suhardi diminta untuk menjelaskan hal tersebut.

BNPT kata Suhardi, tak memiliki data seperti yang disampaikan Ryamizard. Bahkan ia sempat dihubungi mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Wiranto untuk mengklarifikasi data pernyataan Ryamizard.

"Saya ditanya Pak Wiranto. Saya bilang, saya tidak punya data itu," kata Suhardi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Menurutnya, BNPT tidak memiliki data terkait radikalisme yang dimaksud Ryamizard, namun hanya mendapatkan informasi. Hal serupa juga disampaikan Suhardi untuk kasus ASN dan perguruan tinggi yang terpapar radikalisme.

"Tanya kepada yang memberikan statement. Itu bukan saya lho. Teman-teman boleh tanya ke instansi-instansi itu," jelas dia.

Suhardi mengatakan penelitian BNPT tidak sampai masuk ke wilayah TNI. Karena itu, dia tidak bisa memastikan berapa persen anggota TNI, termasuk Polri yang terpapar radikalisme.

"Penelitian saya engak masuk ke situ. Bagaimana saya memonitor semacam itu. Kalau sekarang di Polri contohnya ada Polwan kan terpapar. Teman-teman tanyalah ke Polri," jelasnya.

Suhardi menambahkan, dirinya hanya diperintahkan untuk mendata semua orang di lembaga atau instansi pemerintah yang terpapar radikalisme.

"Tadi ada perintah untuk mencari data itu. Kita meminta kementerian itu lapor ke kita, termasuk di BUMN," kata Suhardi.

Suhardi menambahkan, dia juga tidak akan membuka data beberapa persen ASN yang terpapar radikalisme saat ini. Dia khawatir, jika dibuka justru menimbulkan kegaduhan. Menurutnya, yang terpenting adalah mereduksi paham-paham radikalisme di lembaga-lembaga perguruan tinggi maupun ASN.

"Gini, saya katakan sekali lagi, saya tidak mau merilis itu. Walaupun ada, kenapa, ya tugas kita mereduksi. Nanti bikin resah. Coba contohnya sekarang, perguruan tinggi sekian-sekian, kan ribut itu di masyarakat. Nah ini masalah paparannya dari media sosial. Kalau saya share itu perguruan tinggi ternama, mau sekolah anak-anak kita," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com