KPK Duga Ada Pekerjaan Fiktif di Divisi III Waskita Karya Saat Dipimpin Desi Arryani

KPK Duga Ada Pekerjaan Fiktif di Divisi III Waskita Karya Saat Dipimpin Desi Arryani
Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Desi Arryani bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/11/2019). Mantan Kepala Divisi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk itu diperiksa KPK sebagai saksi terkait pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk tersangka Fathor Rachman. ( Foto: ANTARA FOTO / Aprillio Akbar )
Fana Suparman / JAS Jumat, 22 November 2019 | 08:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Dirut Jasa Marga, Desi Arryani sebagai saksi kasus dugaan korupsi pekerjaan fiktif dalam 14 proyek yang digarap PT Waksita Karya untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya, Fathor Rachman. Penyidik membutuhkan keterangan dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Divisi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mendalami peran dan pengetahuan Desi selaku Kepala Divisi III saat itu mengenai pekerjaan-pekerjaan subkontrak fiktif di 14 proyek yang digarap Waskita Karya. Diduga terdapat pekerjaan fiktif dalam proyek yang digarap Divisi III Waskita Karya saat dipimpin Desi.

"(Pekerjaan fiktif di Divisi III Waskita Karya) Itu salah satu poin yang kami dalami lebih lanjut ya," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

KPK menduga pekerjaan fiktif di Waskita Karya telah berlangsung lama. Untuk itu, tak tertutup kemungkinan pekerjaan subkontrak fiktif juga terjadi di luar 14 proyek yang telah diidentifikasi sejauh ini. KPK memastikan bakal mendalami mengenai pekerjaan-pekerjaan fiktif lainnya tersebut.

"Ada setidaknya 14 proyek yang sudah kami identifikasi dan tidak tertutup kemungkinan lebih dari 14 proyek. Itu akan ditelusuri lebih lanjut sepanjang bukti-buktinya cukup," katanya.

Dalam pemeriksaan hari ini, tim penyidik juga mencecar Desi mengenai proses terjadinya pekerjaan fiktif di Waskita Karya. KPK menduga Desi mengetahui mengenai hal tersebut, meski berbeda divisi dengan Fathor Rachman yang kini telah menyandang status tersangka.

"Bagaimana alur, prosesnya karena ada keputusan, pertemuan, pembicaraan-pembicaraan dalam sebuah perusahaan termasuk BUMN itu dapat saja tidak melibatkan satu divisi saja. Juga dapat terkait atau diketahui pihak-pihak lain atau kepala divisi yang lain di perusahaan tersebut. Ini tentu menjadi poin yang kami dalami lebih lanjut dalam proses pemeriksaan ini," papar Febri.

Desi yang tiba di Gedung KPK sekitar pukul 13.50 WIB terlihat keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 22.24 WIB. Desi enggan berkomentar banyak mengenai materi pemeriksaan yang dijalaninya, termasuk saat dikonfirmasi mengenai pekerjaan fiktif di Divisi III Waskita Karya yang saat itu dipimpinnya. Desi mengklaim tim penyidik tak mengonfirmasi mengenai hal tersebut.

"Nggak ditanyakan ke sana ya," katanya.

Desi mengaku sempat ditanya mengenai pekerjaan atau proyek yang digarap Divisi III ketika itu. Namun, Desi mengaku tak mengingat rinci karena sudah berlalu 10 tahun. Untuk itu, Desi meminta awak media untuk mengonfirmasi kepada KPK mengenai materi pemeriksaan yang dijalaninya hari ini.

"Ya nanti ditanya di sana (KPK). Saya sudah kasih keterangan. Itu kan kegiatan sudah lama sekali. Sudah 10 tahun lalu," katanya.

Desi seakan tertutup saat dikonfirmasi mengenai proses pembahasan dan pengambilan keputusan di Waskita Karya mengenai pekerjaan-pekerjaan subkontrak. Desi mengklaim proses tersebut telah sesuai dengan mekanisme di internal perusahaan.

"Ada mekanisme perusahaan. Ya kan sesuai SOP perusahaan," katanya.

Dalam kasus ini, Fathor Rachman dan mantan Kabag Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar diduga menunjuk sejumlah perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada 14 proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya. Proyek-proyek tersebut tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, hingga Papua.

Proyek-proyek tersebut sebenarnya telah dikerjakan oleh perusahaan lainnya, namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan yang teridentifikasi sampai saat ini. Diduga empat perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.

Atas subkontrak pekerjaan fiktif ini, PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut. Setelah menerima pembayaran, perusahaan-perusahaan subkontraktor itu menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya tersebut kepada sejumlah pihak, termasuk yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor dan Ariandi.

Atas tindak pidana ini, keuangan negara ditaksir menderita kerugian hingga Rp 186 miliar. Perhitungan tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif tersebut.

 



Sumber: Suara Pembaruan