KPK Dukung Pembubaran TP4 dan TP4D Kejaksaan

KPK Dukung Pembubaran TP4 dan TP4D Kejaksaan
Ilustrasi Kejaksaan ( Foto: Istimewa )
Fana Suparman / FMB Jumat, 22 November 2019 | 15:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung rencana pemerintah membubarkan Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dan TP4 Daerah (TP4D). Diketahui, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD bersama Jaksa Agung, ST Buharnuddin sebelumnya membahas mengenai pembubaran TP4 dan TP4D dalam pertemuan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menyatakan pihaknya pernah melaporkan secara lisan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait banyaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum TP4 dan TP4D. Kemudian, laporan itu ditindaklanjuti pemerintah dengan berencana membubarkan TP4 dan TP4D.

"KPK berpendapat bahwa keputusan pemerintah merupakan kebijakan yang tepat dan KPK pernah melaporkan secara lisan kepada Presiden bahwa TP4 banyak disalahgunakan," kata Syarif saat dikonfirmasi, Jumat (22/11/2019).

Dituturkan Syarif, banyak kepala daerah yang melaporkan kepada KPK mengenai adanya oknum tim TP4 yang menyalahgunakan wewenangnya. Para kepala daerah, kata Syarif, mengeluhkan banyaknya oknum TP4 yang tidak menjalankan fungsi pengawasannya.

"Para bupati/wali kota/gubernur juga banyak mengeluhkan banyak oknum tim TP4 yang menyalahgunakan fungsi pengawasan," katanya.

Diberitakan, usai bertemu dengan Jaksa Agung, Mahfud mengatakan TP4 dan TP4D awalnya dibentuk untuk mengawasi serta mendampingi pemerintah daerah dalam menjalankan proyek program pembangunan agar terbebas dari praktik korupsi. Namun, seiring berjalanya waktu, tim yang dibentuk Kejaksaan Agung era kepemimpinan HM Prasetyo tersebut justru bermasalah. Banyak oknum Jaksa tim TP4D yang ‎disebut mengambil keuntungan dari program tersebut.

"Ada keluhan-keluhan kadang kala dijadikan alat oleh oknum-oknum tertentu misalnya untuk mengambil keuntungan ketika seorang kepala daerah ingin membuat program pembangunan lalu minta-minta semacam persetujuan sehingga seakan-akan sudah bersih, ternyata tidak bersih," kata Mahfud di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Sebelumnya, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta TP4 dan TP4D untuk dibubarkan. MAKI menilai pembentukan tim tersebut lebih banyak mendatangkan keburukan ketimbang kebaikan. Apalagi, terdapat sejumlah kasus korupsi yang melibatkan jaksa yang seharusnya mengawasi proyek di daerah.

Beberapa waktu lalu, KPK menetapkan Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta yang juga anggota Tim TP4D, Eka Safitra dan Jaksa di Kejari Surakarta, Satriawan Sulaksono sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait lelang Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta TA 2019. Tak hanya dua jaksa, status tersangka juga disematkan Lembaga Antikorupsi terhadap Direktur Utama PT. Manira Arta Mandiri Gabriella Yuan Ana. Penetapan ini dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa secara intensif para pihak yang dibekuk dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/8/3/2019) lalu.

Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono diduga menerima suap sekitar Rp 200 juta dari Gabriella Yuan Ana agar perusahaannya memenangkan lelang proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan di Jalan Supomo pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta. Padahal, proyek tersebut seharusnya diawasi oleh Eka Safitra selaku TP4D dari Kejari Yogyakarta. Sementara Satriawan merupakan Jaksa yang mengenalkan Gabriella ke Eka Safitra. Atas bantuan Eka, PT Windoro Kandang ‎(WK) yang merupakan perusahaan yang benderanya dipinjam Gabriella memenangkan lelang proyek tersebut.

Tak hanya di Yogyakarta, oknum pejabat di Kejari Bali diduga memeras pemborong dengan nilai antara Rp100 juta hingga Rp300 juta. Meminta uang 50 juta kepada Kepala Desa dan mengajak temannya untuk ikut pengadaan buku perpustakaan desa dengan keuntungan 35 persen. Selain itu, di Jawa Tengah terdapat oknum pejabat Kejaksaan Negeri yang justru bermain-main dengan modus hampir sama seperti di Bali. Saat ini oknum tersebut sudah dipecat dari jabatannya. (F-5)



Sumber: Suara Pembaruan