Omnibus Law Tidak Bertentangan dengan Konstitusi

Omnibus Law Tidak Bertentangan dengan Konstitusi
Hifdzil Alim. ( Foto: Hifdzil Alim Wordpress )
Fuska Sani Evani / JAS Jumat, 29 November 2019 | 11:15 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Omnibus law atau omnibus bill merupakan sebuah aturan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan banyak hal yang belum tuntas, menjadi rujukan bagi semua aturan untuk sektor terkait.

Analis Hukum Tata Negara dan Direktur HICON Law & Policy Strategies, Hifdzil Alim kepada Suara Pembaruan menyatakan bahwa, dalam teknis petaturan perundang-undangan, omnibus law ditujukan sebagai aturan payung yang setidak-tidaknya berfungsi bagi dua hal.

“Pertama, menjadi rujukan bagi semua aturan untuk sektor terkait. Kedua, mengganti aturan yang setara yang dianggap irrelevant dengan sektor terkait,” ujarnya, Jumat (29/11/2019).

Dikatakan, omnibus law tersebut, berada pada tingkatan tertinggi, tapi masih berada di bawah konstitusi. Praktiknya, omnibus law ini akan berbentuk Undang-undang.

“Jadi sah saja diterapkan. Omnibus itu bahasa latin, artinya ‘untuk segalanya.’ Maksudnya Omnibus Law dibentuk untuk mengatasi hal-hal yang bertentangan. Jadi, dalam pembentukannya tidak ada masalah sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi,” tambahnya.

Menurutnya, omnibus law itu dapat mengubah aturan yang sejajar atau di bawahnya, tapi tidak untuk aturan/perundang-undangan di atasnya. Dengan demikian, teknis perundang-undangannya, omnibus law akan menyatakan aturan yang dikoreksi, dinyatakan tidak berlaku. “Jadi aturan yang berlaku yang omnibus-nya,” tegasnya.

Apakah juga berlaku untuk aturan/undang-undang di luar perekonomian? Hifdzil Alim menjawab bahwa pada prinsipnya bisa diterapkan pada semua bidang, sepanjang satu sektor.

Jika beda sektor justru akan berbenturan dengan asas kekhususan peraturan. Termasuk di dalamnya peraturan daerah (Perda), bisa diterapkan perda omnibus. Tetapi perda omnibus tidak bisa untuk UU omnibus.

“Perda omnibus untuk perda sektoral. Perda omnibus tidak bisa untuk UU omnibus,” katanya.

Beberapa negara sudah menerapkan omnibus law, di antaranya Amerika Serikat bahkan sering, sedang di Asia, Vietnam juga pernah menerapkannya.

“Prinsipnya, omnibus law diterapkan sejajar atau untuk undang-undang di bawahnya dan untuk sektor yang sama omnibus law bisa diterapkan, untuk mengoptimalkan peraturan dalam satu sektor,” terangnya.

Terpisah, dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Rimawan Pradiptyo, menilai omnibus law penting dan relevan. Namun lanjutnya, ada hal yang lebih penting lagi yakni peran pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan.

“Dalam omnibus law, beberapa hal dikemas menjadi satu, untuk lebih kemudian menjadi rujukan yang lebih komprehensif,” ujarnya.

Rimawan Pradiptyo memandang penerapan omnibus law memang dibutuhkan untuk mengatasi perundang-undangan yang tumpang-tindih dalam satu sektor kementerian.



Sumber: Suara Pembaruan