KPK Cegah Saksi Kasus Suap Wali Kota Medan Bepergian ke Luar Negeri

KPK Cegah Saksi Kasus Suap Wali Kota Medan Bepergian ke Luar Negeri
Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin (tengah) mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/10/2019). KPK menahan Tengku Dzulmi Eldin karena terlibat dalam kasus dugaan penerimaan suap proyek dan jabatan oleh Wali Kota Medan 2014-2015 dan 2016-2021 serta menyita barang bukti uang sebesar Rp 200 juta. ( Foto: ANTARA FOTO / M Risyal Hidayat )
Fana Suparman / JAS Jumat, 29 November 2019 | 14:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mencegah seorang saksi penting kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Medan tahun anggaran 2019 yang menjerat Wali Kota nonaktif Medan, Tengku Dzulmi Eldin untuk bepergian ke luar negeri. Kali ini, saksi yang dilarang bepergian ke luar negeri bernama Farius Fendra alias Makte.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, Makte dilarang bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhitung sejak 28 November 2019. Dengan demikian, Makte tak dapat melancong ke luar negeri setidaknya hingga Mei 2020.

"KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi tentang larangan bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan terhitung sejak 28 November 2019," kata Febri melalui pesan singkat, Jumat (29/11/2019).

Baca juga: KPK Cecar Anak Menkumham soal Proyek di Medan

Makte merupakan saksi kedua yang dicegah KPK bepergian ke luar negeri terkait kasus suap Dzulmi Eldin. Sebelumnya, pada 5 November lalu, KPK telah mencegah anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Golkar Akbar Himawan Buchari untuk bepergian ke luar negeri selama 6 bulan.

Makte diduga merupakan salah seorang saksi penting terkait kasus suap ini. Pada Selasa (19/11/2019), tim penyidik menjadwalkan memeriksa Makte di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara.

Namun, Makte mangkir atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Tak hanya itu, tim penyidik bahkan telah menggeledah rumah Makte pada Rabu (30/10/2019) lalu.

Baca juga: KPK Cecar Anggota DPRD Sumut Soal Proyek di Medan

Diketahui, KPK menetapkan Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin sebagai tersangka. Selain Dzulmi, KPK juga menjerat dua orang lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari, dan Syamsul Fitri Siregar selaku Kepala Bagian Protokoler Pemkot Medan.

KPK menduga, Isa menyetorkan uang tunai sebesar Rp 20 juta setiap bulan pada periode Maret-Juni 2019 kepada Dzulmi. Kemudian pada 18 September 2019, Isa juga memberikan uang senilai Rp50 juta kepada Dzulmi. Tak hanya itu, Isa juga mengirim Rp 200 juta ke Dzulmi atas permintaan melalui protokoler untuk keperluan pribadi Wali Kota. Uang suap itu untuk memperpanjang perjalanan dinas Dzulmi bersama keluarganya di Jepang.



Sumber: Suara Pembaruan