Bamusi Minta Pemerintah Tegas terhadap FPI

Bamusi Minta Pemerintah Tegas terhadap FPI
Sekretaris Umum Bamusi Falah Amru ( Foto: IST/Investor Daily )
Asni Ovier / AO Sabtu, 30 November 2019 | 10:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah diminta untuk bersikap tegas terhadap organisasi kemasyarakatan seperti Front Pembela Islam (FPI). Pemerintah tidak perlu ragu jika memang berencana untuk membubarkan FPI.

"Pemerintah harus tegas jika ingin membubarkan FPI. Jangan plintat-plintut, tarik ulur. Di negara kita sudah ada aturan main terhahap ormas. Dalam klausul FPI yang bermaterai juga sudah terlihat jelas. Masak di dalam AD/ART mereka ada klausul tentang khilafah islamiyah, Ini tidak benar," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Baitul Muslimin (Bamusi) Falah Amru di Jakarta, Sabtu (30/11/2019).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah belum bisa menerbitkan surat perpanjangan izin ormas FPI. Mahfud membenarkan bahwa penerbitan surat izin itu masih terganjal persoalan AD/ART.

"Sudah diumumkan (menurut informasi dari Mendagri Tito Karnavian). Ya,, itu pengumumannya, begitu," ujar Mahfud, Jumat (29/11/2019). Menko Polhukam kemudian membenarkan pernyataan Mendagri Tito terkait AD/ART ormas FPI.

"Iya. Ya, itu pengumumannya. Ada permasalahan sehingga tidak bisa dikeluarkan sekarang (surat izin perpanjangan). Ya, itu saja," kata Mahfud. Saat ditanya perihal tindak lanjut atas kondisi ini, Menko Polhukam meminta publik untuk menunggu.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, proses perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) FPI relatif memakan waktu lebih lama, karena ada beberapa masalah pada AD/ART ormas tersebut. Hal itu disampaikan Tito saat menjawab pernyataan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Junimart Girsang agar cermat dan berhati-hati dalam menerbitkan SKT FPI.

Tito mengatakan, dalam visi dan misi FPI, terdapat penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah islamiah dan munculnya kata "NKRI bersyariah".

"Sempat muncul istilah dari FPI mengatakan NKRI bersyariah. Apakah maksudnya dilakukan prinsip syariah yang ada di Aceh? Apakah seperti itu?" kata Tito.

Untuk itu, Falah meminta pemerintah untuk tidak ragu dan bersikap tegas terhadap FPI, termasuk tidak mengeluarkan surat izin perpanjangan.



Sumber: Suara Pembaruan