KPK Banding Putusan Markus Nari Terkait Perkara Proyek E-KTP

KPK Banding Putusan Markus Nari Terkait Perkara Proyek E-KTP
Markus Nari. ( Foto: Antara / Puspa Perwitasari )
Fana Suparman / MPA Selasa, 3 Desember 2019 | 17:13 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap mantan anggota DPR dari Fraksi Golkar, Markus Nari yang menjadi terdakwa perkara korupsi proyek e-KTP.

"KPK telah menyampaikan secara resmi langkah untuk melakukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Markus Nari," kata Jubir KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (3/12/2019).

Diketahui, Pengadilan Tipikor Jakarta, menjatuhkan hukuman 6 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap Markus Nari. Tak hanya itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti‎ senilai US$ 400.000  serta pencabutan hak politik Markus Nari selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok. Namun, dugaan penerimaan Markus Nari lainnya, yaitu US$ 500.000 ribu tidak diakomodir dalam Putusan tingkat pertama tersebut.

Febri menyatakan, langkah banding ini ditempuh untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara yang diduga diterima Markus Nari terkait proyek e-KTP.

"Pada prinsipnya, pertimbangan banding dilakukan agar uang hasil korupsi dapat kembali ke masyarakat secara maksimal melalui mekanisme uang pengganti, karena dalam putusan Pengadilan Tipikor itu, tuntutan uang pengganti yang dikabulkan baru berjumlah US$ 400.000. Uang ini merupakan uang yang diduga diterima terdakwa dari Andi Narogong di dekat Statisiun TVRI Senayan," kata Febri.

Febri menyatakan, Jaksa Penuntut Umum KPK meyakini uang yang diterima Markus Nari sebesar US$ 500.000 dari Andi Narogong melalui keponakan mantan Ketua DPR Setya Novanto, Irvanto terbukti dalam proses persidangan. Uang itu diterima Markus di ruang Rapat Fraksi Golkar.

"Oleh karena itu, KPK mengajukan banding. Karena KPK cukup meyakini, seharusnya terdakwa terbukti menerima US$ 900.000  atau setara lebih dari Rp12 Miliar sehingga uang tersebut diharapkan nantinya dapat masuk ke kas negara," kata Febri.
Selain itu, lanjut Febri, KPK juga berharap penanganan kasus korupsi e-KTP tersebut bisa membongkar secara maksimal bagaimana persekongkolan aktor politik dan birokrasi dalam "mengkondisikan" sejak awal megaproyek yang menelan anggaran sekitar Rp 5,9 triliun itu, sejak tahap penyusunan anggaran, perencanaan proyek hingga implementasi.

Apalagi e-KTP merupakan sesuatu yang sangat vital bagi administrasi kependudukan dan merupakan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. "Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak untuk pekerjaan panjang ini sangat dibutuhkan," katanya.
Tak hanya KPK, Markus Nari pun mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Saya atas nama Pak Markus mengajukan banding. Penasihat hukumnya mengajukan banding," kata Tommy Sihotang, kuasa hukum Markus Nari saat dikonfirmasi, Selasa (3/12/2019).

Tommy Sihotang meyakini kliennya tidak terbukti pernah menerima uang terkait proyek e-KTP. Termasuk uang US$ 400.000 r seperti yang diputuskan Pengadilan Tipikor.

"Sama sekali buktinya tidak ada. Saya bisa pastikan itu. Ini kan bukan hasil sadapan, bukan OTT, bukan juga ada bukti langsung bahwa dia terima uang. Jadi akibatnya datang hakim, dikurangi lah US$ 500.000 itu, tidak ada bukti. Tinggal US$ 400.000 , sama US$ 400.000  juga tidak ada bukti," katanya.

Tommy menyatakan, kliennya menyandang status tersangka selama lebih dari dua tahun. Jika mengacu UU KPK yang baru, yakni UU nomor 19/2019, Tommy mengklaim perkara yang menjerat Markus seharusnya mendapatkan SP3.

"Sudah sejak 2 tahun lalu dibuat sebagai tersangka, dua tahun kemudian baru dibawa ke persidangan. kalau Undang-undang KPK yang baru mestinya sudah SP3 nih," katanya.

 

 



Sumber: Suara Pembaruan