6 Menteri Belum Laporkan Hartanya ke KPK

6 Menteri Belum Laporkan Hartanya ke KPK
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik dengan didampingi istri dan suami mereka di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / MPA Selasa, 3 Desember 2019 | 17:34 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat belum seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju yang menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sejak dilantik pada Rabu (23/10/2019) atau lebih dari sebulan lalu, terdapat enam menteri pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang belum melaporkan harta kekayaannya.

Selain itu, terdapat empat Wakil Menteri dan seorang Kepala Badan yang juga belum melaporkan hartanya.

"Sampai saat ini KPK masih menunggu pelaporan kekayaan dari 11 orang pejabat lagi, yaitu enam orang menteri dan satu Kepala Badan, serta empat orang Wakil Menteri," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (3/12/2019).

Febri masih enggan mengungkap identitas para menteri dan wakil menteri yang belum melaporkan hartanya. Febri hanya menyebut enam menteri yang belum menyerahkan LHKPN ini sebagian besar berasal dari unsur swasta atau belum pernah menjadi penyelenggara negara sebelumnya. Untuk itu, KPK memahami jika para menteri tersebut belum menyerahkan laporan hartanya.

"Enam menteri yang belum melaporkan LHKPN ini sebagian besar berasal dari pihak swasta. Kami memahami pelaporan LHKPN mungkin merupakan hal yang baru oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika ada yang perlu dibantu, Tim LHKPN di KPK akan mendampingi," katanya.

KPK mengapresiasi para menteri dan wakil menteri maupun penyelenggara negara lainnya yang telah menyerahkan LHKPN. Pada Senin (2/12/2019) kemarin, Menko Polhukam, Mahfud MD telah melengkapi administrasi pelaporan LHKPN langsung kepada KPK.

Sementara menteri dan wakil menteri lainnya, telah melaporkan LHKPN secara patuh sehingga tinggal melaporkan secara periodik nanti dalam rentang 1 Januari -31 Maret 2019.

KPK berharap kepatuhan Mahfud MD dan para menteri serta wakil menteri melaporkan hartanya ini dapat dicontoh penyelenggara negara lain sebagai bagian upaya pencegahan korupsi. Untuk menteri dan wakil menteri yang belum menyerahkan LHKPN masih ada waktu hingga 20 Januari 2020.

"20 Januari itu maksimal tiga bulan setelah menjabat sebagai Penyelenggara Negara," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan