BPRD DKI dan KPK Datangi Pemilik Mobil Mewah Penunggak Pajak

BPRD DKI dan KPK Datangi Pemilik Mobil Mewah Penunggak Pajak
Ilustrasi mobil mewah terjaring operasi (Foto: Beritasatu Photo / Carlos Roy Fajarta Barus)
Fana Suparman / MPA Kamis, 5 Desember 2019 | 17:37 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pajak Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta menggandeng tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK) melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap sejumlah pemilik kendaraan mewah maupun bangunan di sejumlah daerah yang masih menunggak pajak Kamis (5/12/2019). BPRD berharap kerja sama dengan KPK ini dapat meningkatkan penerimaan pajak.

"Mudah-mudahan hari ini kita bisa lakukan sesuai dengan rencana, sehingga penerimaan bisa kita lakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Wakil Ketua BPRD DKI Jakarta, Yuandi Bayak Miko di Jakarta Utara, Kamis (5/12).

Yuandi mengharapkan, KPK dapat mendukung kegiatan BPRD DKI Jakarta untuk menagih para penunggak pajak. Khususnya terkait barang- barang mewah. "Kami sangat berharap kita di-support penuh oleh Korsupgah KPK untuk meningkatkan penerimaan dan ini sudah berjalan lebih dari tiga tahun. Mudah-mudahan dengan kita dibantu KPK menambah semangat kita lagi dan bisa meningkatkan penerimaan yang agak signifikan penerimaannya di tahun 2019," ucap Yuandi.

Dikatakan, saat ini pihaknya fokus terhadap wajib pajak di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Di wilayah ini, katanya, terdapat 2.300 objek PBB yang menunggak dengan nilai yang mencapai Rp 70 miliar. Sementara untuk kendaraan bermotor, terdapat sekitar 170 mobil mewah yang masih menunggak pajak.

"Untuk mobil mewah di Penjaringan sampai dengan saat ini posisi yang masih belum berbayar sekitar 170 mobil dengan potensi pajak Rp 5,4 miliar. Itu yang menjadi target kita dalam waktu dekat ini dicairkan, dalam Desember ini," harap Yuandi.

Ratusan mobil mewah yang masih menunggak pajak itu seperti Ferrari, Lamborghini, Force dan mobil mewah lainnya. Yuandi memastikan akan memberikan sanksi tegas terhadap para wajib pajak yang masih menunggak pajak hingga akhir Desember 2019 nanti.

"Sanksi kita terapkan, seperti sanksi pajak kita terapkan dan juga law enforcement akan kita terapkan. Mungkin pelaksanaan dor too dor akan lebih progresif juga, penempelan stiker wajib pajak yang kita temukan belum berbayar," katanya.

Koordinator Supervisi Pencegahan Wilayah III KPK, Friesmount Wongso mengatakan Lembaga Antikoripsi saat ini berperan memberikan supervisi kepada BPRD DKI. KPK, katanya, akan membantu mengoptimalkan pendapatan daerah dari segi apapun termasuk pajak, termasuk di wilayah DKI Jakarta.

"Mendampingi kebetulan wilayah DKI dalam rangka peningkatan optimalisasi penerimaan daerah, ini kita men-trigger pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan dari segi apapun termasuk pajak-pajak restoran, hotel termasuk pajak kendaraan bermotor," katanya.

Friesmount menyatakan, selama ini tindak pidana korupsi hanya dipersepsikan penyimpangan terkait uang APBD atau uang negara yang keluar. Padahal, katanya, potensi korupsi juga terjadi dalam proses penerimaan negara, salah satunya pajak seperti pajak kendaraan.

"Ini kan sebenarnya potensinya sangat besar sekali DKI itu. Dan disitu kalau yang seharusnya masuk ke APBD kemudian enggak (masuk) itu juga bagian dari korupsi. Makanya hadirnya KPK dengan Korsupgah ini kita masuk dalam rangka memperbaiki atau membangun sistem pencegahan supaya nanti celah-celah orang melakukan korupsi itu di-eliminir begitu," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan