Seleksi Calon Hakim MK, Pansel Pastikan Tidak Ada Arahan Jokowi

Seleksi Calon Hakim MK, Pansel Pastikan Tidak Ada Arahan Jokowi
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / MPA Kamis, 5 Desember 2019 | 18:19 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Panitia Seleksi Calon Hakim Mahkamah Konstitusi, Harjono memastikan bahwa Presiden Joko Widodo tidak memberikan arahan apapun terkait proses seleksi calon hakim MK. Presiden Jokowi, kata dia, hanya menunggu 3 nama calon hakim yang dipilih pansel dan tidak mengintervensi proses seleksi tersebut.

"Nggak ada arahan, presiden hanya menunggu hasil dari kita, 3 orang, nanti dari 3 orang itu siapa, itu kewenangan presiden," ujar Harjono di sela-sela acara Konferensi Nasional Pengawasan dan Penegakan Keadilan Hukum yang diselenggarakan Bawaslu di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Harjono mengatakan pihaknya sudah melakukan seleksi administrasi dan tertulis terhadap para kandidat calon hakim MK. Dari hasil seleksi tersebut, telah dipilih 8 (delapan) orang kandidat calon hakim MK yang meraih nilai tertinggi dari kandidat yang lain.

"Dari 8 (orang) nanti, proses berikutnya wawancara, setelah diwawancarai, kita tentukan 3 orang untuk diberikan kepada presiden," ungkap dia.

Setelah test wawancara, lanjut Harjono, Pansel akan menyerahkan 3 calon hakim MK ke Presiden Jokowi. Rencananya, Pansel akan menyerahkan 3 nama tersebut ke presiden pada 18 Desember 2019.

"Kita merencanakan Tanggal 18 Desember selesai. Tetapi tentunya tergantung kegiatan presiden sendiri, bisa atau enggak," pungkas Harjono.

Sebagaimana diketahui, pansel hakim MK telah mengumumkan 8 orang kandidat calon hakim konstitusi yang lolos hasil seleksi administrasi dan tes tertulis yang diajukan Presiden.

Delapan nama itu mulai dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Widodo Ekatjahjana hingga mantan jaksa penuntut umum KPK Yudi Kristiana.

"Berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden Nomor 06/PANSEL-MK/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 tentang hasil seleksi administrasi dan tes tertulis calon hakim konstitusi yang diajukan oleh Presiden, dengan ini diumumkan nama-nama pelamar calon hakim konstitusi yang diajukan oleh Presiden," demikian disebutkan dalam pengumuman di laman Sekretariat Negara, Kamis (5/12/2019).

Delapan nama yang lolos seleksi adalah:

1. Benediktus Hesto Cipto Handoyo
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

2. Bernard L Tanya
Dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur.

3. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta.

4. Ida Budiarti
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (2012-2017) dan saat ini menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

5. Suparman Marzuki
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ia pernah menjadi komisioner Komisi Yudisial 2005-2015.

6. Umbu Rauta
Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

7. Widodo Ekatjahjana
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum saat ini. Widodo adalah guru besar hukum tata negara Universitas Jember. Widodo pernah menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember 2012-2016.

8. Yudi Kristiana
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim). Ia pernah menjadi jaksa penuntut umum di KPK (2011-2016) dan menangani sejumlah kasus seperti kasus mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, pengacara senior Otto Cornelis Kaligis dan mantan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella.

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan tes tertulis diwajibkan mengikuti wawancara terbuka dan tes kesehatan pada Rabu-Kamis, 11-12 Desember 2019 di aula gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara dan RSPAD.

Panitia seleksi mengharapkan masukan dari masyarakat terhadap nama-nama peserta calon hakim konstitusi yang dinyatakan lulus seleksi. Masukan disampaikan ke Sekretariat Panitia Seleksi mulai 4-10 Desember 2019 pukul 16.00 WIB di Gedung I Lantai 2, Jl. Veteran No. 18, Jakarta Pusat 10110, atau melalui email ke alamat: panselmk2019@setneg.go.id.

Tiga hakim konstitusi, yakni I Dewa Gede Palguna dari unsur Presiden serta Suhartoyo dan Manahan MP Sitompul yang diajukan pihak Mahkamah Agung (MA) akan purna tugas pada Tahun 2020 mendatang.



Sumber: Suara Pembaruan