KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Utara

KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Lampung Utara
Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara (kiri) berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2019 dini hari. (Foto: Antara / Aditya Pradana Putra)
Fana Suparman / CAH Kamis, 5 Desember 2019 | 19:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Bupati nonaktif Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara nampaknya bakal lebih lama mendekam di sel tahanan Rutan Pomdam Jaya Guntur. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan memperpanjang masa penahanan Agung yang menyandang status tersangka kasus dugaan suap proyek di Dinas Perdagangan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemkab Lampung Utara.

Tak hanya Agung, KPK juga memperpanjang masa penahanan tersangka lainnya kasus ini, yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara, Syahbuddin.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, masa penahanan kedua tersangka diperpanjang selama 30 hari ke depan terhitung sejak 6 Desember 2019. Dengan demikian, Agung dan Syahbuddin bakal mendekam di sel tahanan masing-masing setidaknya hingga 4 Januari 2020.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai tanggal 6 Desember 2019 sampai 04 Januari 2020," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Febri menjelaskan, perpanjangan masa penahanan dilakukan lantaran penyidik masih membutuhkan sejumlah keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan Agung dan Syahbuddin.

Diketahui, KPK menetapkan Agung Ilmu Mangkunegara sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Dinas Perdagangan serta Dinas PUPR Pemkab Lampung Utara. Tak hanya Agung, status tersangka juga disematkan KPK terhadap orang kepercayaan Agung Ilmu Mangkunegara bernama Raden Syahril; Kepala Dinas PUPR, Syahbuddin; dan Kepala Dinas Perdagangan Wan Hendri serta dua pihak swasta bernama Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh.

Penetapan tersangka ini dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa intensif sejumlah pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Lampung Utara, Minggu (7/10/2019).

Agung Ilmu Mangkunegara diduga menerima suap dari Hendra Wijaya Saleh melalui Wan Hendri selaku Kadis Perdagangan sebesar Rp 300 juta. Sebanyak Rp 240 juta kemudian diserahkan Wan Hendri kepada Raden Syahril selaku orang kepercayaan Agung Ilmu Mangkunegara. Sementara Rp 60 juta lainnya masih berada di tangan Wan Hendri.

Uang ratusan juta ini diduga merupakan suap terkait tiga proyek di Dinas Perdagangan Pemkab Lampung Utara. Proyek-proyek tersebut, yakni pembangunan pasar tradisional Desa Comook Sinar Jaya Kecamatan Muara Sungkai dengan nilai proyek Rp1,073 miliar serta pembangunan pasar tradisional Desa Karangsari Kecamatan Muara Sungkai senilai Rp1,3 miliar. Kemudian konstruksi fisik pembangunan pasar rakyat Tata Karya (DAK) Rp3,6 miliar.

Untuk kasus dugaan suap di Dinas PUPR, Basaria menuturkan, saat baru dilantik sebagai Bupati Lampung Utara pada 2014 lalu, Agung Ilmu Mangkunegara mensyaratkan jika Syahbuddin ingin menjadi Kadis PUPR harus menyiapkan setoran fee sebesar 20-25 persen dari proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR. Sementara Chandra Safari merupakan rekanan Pemkab Lampung Utara.

Selama dua tahun terakhir atau sejak 2017 sampai dengan 2019, Chandra Safari setidaknya telah mengerjakan 10 proyek di Kabupaten Lampung Utara. Sebagai imbalan atau fee, Chandra Safari diwajibkan menyetor uang pada Agung Ilmu
Mangkunegara melalui Syahbuddin dan Raden Syahril.

Sekitar bulan Juli 2019, Agung Ilmu Mangkunegara telah menerima Rp 600 juta; sekitar akhir September sebesar Rp 50 juta dan pada 6 Oktober, diduga menerima Rp 350 juta. Saat OTT kemarin, tim Satgas menyita uang tunai sebesar Rp440 juta di rumah dan mobil Raden Syahril. 



Sumber: Suara Pembaruan