Pengusaha Kock Meng Didakwa Suap Gubernur Kepri Terkait Izin Reklamasi

Pengusaha Kock Meng Didakwa Suap Gubernur Kepri Terkait Izin Reklamasi
Tersangka kasus dugaan suap Penerbitan Perda Zonasi di Provinsi Kepri, Kock Meng meninggalkan gedung KPK seusai diperiksa di Jakarta, Kamis (7/11/2019). Kock Meng yang merupakan pihak swasta penyuap Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun itu diperiksa dalam kasus dugaan suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri tahun 2018-2019. (Foto: ANTARA FOTO / Rivan Awal Lingga)
Fana Suparman / JAS Jumat, 6 Desember 2019 | 22:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa pengusaha Kock Meng telah menyuap Gubernur nonaktif Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun sebesar SGD 11 ribu dan Rp45 juta. Suap itu diberikan terkait sejumlah perizinan terkait reklamasi di Kepri.

"Terdakwa melakukan, menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi sesuatu berupa uang Rp 45 juta dan SGD 11.000 kepada penyelenggara negara Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepri," kata Jaksa KPK, Yadyn saat membacakan surat dakwaan terhadap Kock Meng di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Suap ini diberikan Kock Meng kepada Nurdin melalui nelayan suruhan‎nya, Abu Bakar dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Edy Sofyan, serta Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Budi Hartono.

Suap ini diberikan agar Nurdin selaku Gubernur Kepulauan Riau menandatangani Surat Izin Pemanfaatan Ruang Laut (SIPRT) Nomor: 120/0796/DKP/SET tanggal 07 Mei 2019 di lokasi Piayu Laut Batam atas nama pemohon Kock Meng, seluas 6,2 hektare.

Selain itu suap ini juga bertujuan agar Nurdin menandatangani Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: 120/0945/DKP/SET tanggal 31 Mei 2019 di Pelabuhan Sijantung, Jembatan Lima, atas nama pemohon Abu Bakar seluas 10,2 hektare.

Selain itu, suap ini juga bertujuan agar Nurdin menyetujui rencana memasukkan kedua izin itu ke dalam daftar Rencana Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan Riau.

Atas perbuatannya, Kock Meng didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP pidana.

Tak hanya Kock Meng, Jaksa juga mendakwa Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, Edy Sofyan dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, Budy Hartono, dalam perkara ini.

Keduanya didakwa sebagai pihak perantara suap dari Kock Meng kepada Nurdin Basirun. Dua anak buah Gubernur Kepri non-aktif Nurdin Basirun tersebut disebut menerima suap dari Kock Meng untuk Nurdin sebesar 11.000 dolar Singapura dan Rp 45 juta.

"Terdakwa I (Edy Sofyan) dan Terdakwa II (Budy Hartono) bersama-sama dengan Nurdin Basirun selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan jabatan sebagai Gubernur Provinsi Kepri yang menerima hadiah atau janji yaitu berupa uang sejumlah Rp 45 juta, SGD 5.000, dan SGD 6.000," ujar jaksa KPK dalam dakwaan terpisah.

Jaksa menyebut bahwa Edy Sofyan diperintah oleh Nurdin untuk mengumpulkan uang dari para investor yang ingin mengurus perizinan pemanfaatan ruang laut. Atas perintah Nurdin, Edy lantas mengarahkan Budy Hartono untuk berkomunikasi dengan para investor tersebut.

Atas perbuatannya, Edy dan Budy didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. 



Sumber: Suara Pembaruan