Golkar Pastikan Kawal Program Omnibus Law

Golkar Pastikan Kawal Program Omnibus Law
Ilustrasi Golongan Karya. (Foto: Antara)
/ YS Sabtu, 7 Desember 2019 | 10:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Terobosan konsep omnibus law yang menjadi program Pemerintahan jokowi- KH.Maruf Amin 5 tahun ke depan patut diapresiasi. Omnibus law diproyeksikan bakal menumbuhkan harapan iklim investasi di Indonesia semakin berkembang.

"Kita perlu mengawal penerapan omnibus law yang dimulai dari sosialisasi adalah sebuah langkah yang sudah tepat dan benar dalam menumbuhkan iklim investasi di Indonesia," kata Mantan Wakil Ketua Badan Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Muslim Jaya Butarbutar dalam keterangan tertulisnya yang diterima Beritasatu di Jakarta, Sabtu (7/12/2019).

Ia menjelaskan, program itu juga sudah disampaikan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Seluruh kader Golkar di legislatif dan eksekutif diminta mendukung program itu.

Ketua Bidang Hukum Dan Ham Ormas Kosgoro 1957 ini menyebutkan, banyaknya peraturan yang saling tumpang tindih membuat iklim investasi di Indonesia mengalami kesulitan. Dia mengambil contoh, ketika Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

"Itu mengandung tumpang tindih yang saling berbenturan satu sama lain," katanya.

Dalam hal tumpang tindih tersebut, menurut dia omnibus law bisa menyatukan atau melakukan harmonisasi ketiga UU ini menjadi sebuah payung hukum.

Selain itu, dia melihat UU tentang Administrasi Negara dan UU Tipikor ada konflik, di mana dalam UU Administrasi Negara diperbolehkan adanya diskresi. Namun, lanjut Muslim, pejabat di daerah takut menggunakan diskresi dalam mengambil keputusan karena terbentur dengan UU Tipikor.

"Walaupun sebenarnya tidak semua diskresi selalu mengandung tindak pidana korupsi," kata dia.

Muslim mengungkapkan, tidak ada satupun kepala daerah berani mengunakan diskresi dalam mengambil kebijakan itu karena takut dipenjara.

Menurut dia, pemerintah perlu meninventarisasi setiap produk UU yang saling berbenturan, tumpang tindih, kemudian disisir serta diklasifikasi, agar dilakukan harmonisasi.

Ia menambahkan, langkah Airlangga Hartarto menggunakan omnibus law sebagai payung hukum bisa diterapkan. Walaupun sebenarnya omnibus law hanya dikenal di negara-negara penganut sistem hukum common law, bukan sipil law seperti Indonesia.

Muslim berpendapat, pemerintah sebaiknya melakukan revisi terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Langkah ini perlu dilakukan agar kedudukan omnibus law sebagai payung hukum, secara landasan teori perundang-undangan, punya tempat dalam hierarki perundang-undangan.

Dalam sistem perundang-undangan Indoensia, konsep omnibus law belum ada tempat atau landasannya. Sehingga perlu secepatnya pemerintah melakukan revisi tentang pembentukan peraturan perundangan-undangan, untuk membuat atau memberi ruang omnibus law dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan catatan, omnibus law adalah penyatuan aturan yang memudahkan upaya menarik investasi masuk ke Indonesia.

Dalam Undang-undang omnibus law yang sedang dirancang, pemerintah bakal merevisi sekaligus 74 UU yang selama ini dianggap menghambat laju investasi.

Presiden Joko Widodo optimistis, jika omnibus law cipta lapangan kerja rampung, maka para pelaku usaha bakal lebih mudah dalam menanamkan investasinya.



Sumber: PR/Suara Pembaruan