Ini Pesan Saut Situmorang untuk Pimpinan Baru KPK

Ini Pesan Saut Situmorang untuk Pimpinan Baru KPK
Saut Situmorang. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / JAS Senin, 9 Desember 2019 | 07:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang meminta lima pimpinan KPK periode 2019-2023 tetap merawat dan menjaga nilai-nilai integritas yang sudah dibangun dan tertanam di lembaga antikorupsi ini.

Diketahui, Ketua KPK Jilid V, Firli Bahuri dan empat pimpinan KPK lainnya telah lolos proses seleksi dan dipilih oleh DPR. Kelimanya bakal dilantik Presiden Joko Widodo pada 21 Desember mendatang.

"KPK dengan main course atau misi utamanya dalam mencegah dan membersihkan korupsi itu tidak bisa sendirian, kemudian datang pemimpin baru dengan proses seleksi yang sudah seperti itu. Itu sudah given, mereka tinggal dilantik, itu kita enggak bisa ditiadakan. Nah bagaimana sekarang mereka berintegritas, merawat nilai yang sudah ada di KPK," kata Saut saat menghadiri Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) di kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu (8/12/2019) malam.

Saut meyakini sembilan nilai integritas, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil memiliki dampak besar jika dilakukan oleh seluruh masyarakat. Menurutnya, perilaku dan sikap antikorupsi merupakan modal penting untuk membawa Indonesia terbebas dari korupsi.

Tanpa itu, kata Saut, KPK hanya akan bekerja menindak koruptor. Padahal, kemampuan KPK saat ini hanya mampu menangani sekitar 200 perkara setiap tahun, sementara laporan yang masuk mencapai ribuan.

"Yang kurang itu kan hanya skala ekonominya. Kan kami hanya bisa 200 kasus, surat yang masuk itu ribuan, yang masuk kalau memang kita ingin buat skala ekonomi yang besar, kasih KPK resources yang besar, untuk menjadi resources yang besar, KPK perlu dasar hukum yang kuat," katanya.

Saut mengaku sempat berdiskusi untuk membuka wacana Lembaga Antikorupsi masuk ke dalam konstitusi. Apalagi, saat ini sedang hangat wacana amendemen UUD 1945. Saut meyakini jika masuk dalam konstitusi, Lembaga Antikorupsi akan memiliki kekuataan yang besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kalau sudah masuk konstitusi kita nanti kita lebih gampang, fleksibel berapa persen APBN. Hari ini APBN kita Rp 2.500 (triliun), KPK dikasih hanya uang kurang dari Rp 1 triliun. Oleh sebab itu, saya katakan kalau memang serius kita mau masuk pada periode kelima ini mereka berlima ini harus mengembangkan," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan