Ketua MPR Buka Kemungkinan KPK Masuk Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Buka Kemungkinan KPK Masuk Amendemen UUD 1945
Bambang Soesatyo. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / JAS Senin, 9 Desember 2019 | 12:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR, Bambang Soesatyo membuka kemungkinan pemberantasan korupsi masuk menjadi bagian dalam UUD 1945. Apalagi saat ini sedang hangat wacana mengamendemen UUD 1945.

"Kalau desakan publik memang KPK harus masuk dalam UUD 1945 kenapa tidak?," kata Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo usai menghadiri puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengusulkan agar lembaga antikorupsi ini masuk dalam konstitusi. Saut meyakini jika masuk dalam konstitusi, lembaga antikorupsi ini akan memiliki kekuataan yang besar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Bamsoet mengatakan, amendemen UUD saat ini masih dalam wacana. Untuk itu, MPR membuka pintu seluasnya untuk seluruh masyarakat menyampaikan aspirasinya. Apalagi, pemberantasan korupsi menyangkut hajat hidup bangsa.

"Kita membuka ruang kepada siapapun yang memiliki aspirasi apalagi tugas-tugas KPK sangat penting bagi urat nadi ekonomi kita, maka manakala rakyat menghendaki agar KPK masuk dalam konstitusi kita buka pintunya lebar-lebar," katanya.

Bamsoet berjanji, MPR mendukung penuh kerja-kerja KPK dalam memberantas korupsi. MPR, kata Bamsoet mengawal agar KPK tetap eksis dalam sistem kenegaraan Indonesia.

"Tentu MPR akan mengawal keberadaan KPK ini agar tetap ada dalam sistem ketatanegaraan kita dan kita mendorong ke DPR juga tetap menjaga KPK agar tetap bisa bekerja dengan sebaik-baiknya," katanya. 



Sumber: Suara Pembaruan