Presiden Masih Pertimbangkan Terbitkan Perppu KPK

Presiden Masih Pertimbangkan Terbitkan Perppu KPK
Joko Widodo. (Foto: Antara / Puspa Perwitasari)
Novy Lumanauw / FMB Senin, 9 Desember 2019 | 15:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih mempertimbangkan kemungkinan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu dilakukan karena sampai saat ini UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum diberlakukan.

“Kalau nanti sudah komplit, sudah ada Dewan Pengawas dan pimpinan KPK yang terbaru, nanti akan kita evaluasi,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai menyaksikan Pentas #Prestasi TanpaKorupsi, yang digelar di SMK Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Kepala Negara mengatakan, selain mempertimbangkan diterbitkannya Perppu KPK, pemerintah juga menilai perlu mengevaluasi seluruh program yang dilakukan KPK selama ini, termasuk Operasi Tangkap Tangan (OTT).

“Saya kira perlu mengevaluasi ya, seluruh program yang hampir 20 tahun ini berjalan,” katanya.

Menurut Presiden Jokowi, penindakan korupsi sangat perlu dilakukan. Namun, lanjutnya, penindakan seharusnya disertai rekrutmen politik dan pembangunan sistem untuk membangun pagar-pagar agar penyelewengan korupsi tidak terjadi.

“Jangan sampai proses rekrutmen politik membutuhkan biaya besar sehingga nanti orang akan tengok-tengok untuk bagaimana pengembaliannya. Itu akan berbahaya sekali,” ujarnya.

Ia berharap, KPK dalam setiap melakukan penindakan antikorupsi juga harus fokus. “Jangan semuanya dikerjakan karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Evaluasi-evaluasi seperti inilah yang harus kita mulai koreksi, mulai evaluasi sehingga betul-betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang konkret, bisa diukur,” katanya.

Sementara itu, terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Presiden Jokowi mengakui penindakan itu perlu. Tetapi setelah OTT, harus memberikan dampak positif bagi perbaikan sistem di institusi tertentu yang menjadi sasaran penindakan, seperti Pemerintah Daerah.

Misalnya, di salah satu provinsi gubernurnya terkena OTT. Setelah gubernur ditangkap semestinya sistem perbaikan masuk ke sana.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi dalam waktu dekat akan bertemu pimpinan KPK untuk menyiapkan hal-hal terkait pembangunan dan perbaikan sistem

“Apakah kita ingin fokus perbaikan, misalnya di sisi eksekutif daerah atau di sisi pemerintah pusat atau di sisi kepolisian atau di sisi kejaksaan. Nah, kita harus tentukan fokusnya sehingga tidak sporadis dan evaluasi itu sangat penting,” tegasnya.

Terkait hukuman mati bagi koruptor, Presiden Jokowi mempersilakan untuk memasukkannya dalam RUU Tipikor, apabila masyarakat menghendakinya. “Tapi sekali lagi juga tergantung pada yang ada di legislatif. Kalau dikehendaki masyarakat pemerintah bisa saja yang mengambil inisiatif,” katanya.



Sumber: Investor Daily