Puan: Ukuran Keberhasilan Gerakan Antikorupsi Bukan Banyaknya Orang Ditangkap

Puan: Ukuran Keberhasilan Gerakan Antikorupsi Bukan Banyaknya Orang Ditangkap
Puan Maharani. (Foto: Antara)
Markus Junianto Sihaloho / MPA Senin, 9 Desember 2019 | 17:27 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com-Ketua DPR Puan Maharani menyatakan perilaku korupsi harus dihilangkan melalui penguatan pencegahannya lewat reformasi sistem. Keberhasilan program pemberantasan korupsi bukanlah dinilai dari seberapa banyak orang yang ditangkap akibat melanggar hukum.

"Perlu dipahami bahwa keberhasilan gerakan antikorupsi tidak diukur dari seberapa banyak orang yang ditangkap dan dipenjara, tetapi berdasarkan nihilnya orang yang menjalankan tindak pidana korupsi," kata Puan Maharani, di Jakarta, Senin (9/12/2019)

Karena itu, perlu sebuah sistem yang mampu mencegah upaya-upaya tindak pidana korupsi. Menurut Puan, salah satu upaya pencegahan itu adalah dengan menghilangkan metode tatap muka dalam menjalankan aktivitas kebijakan publik.

Puan mendukung kebijakan seperti penerapan e-tilang, e-samsat, e-procurement, e-budgeting dan e-planning. Langkah tersebut harus terus dilakukan disertai kebijakan upaya memangkas regulasi atau debirokrasi.

"Ini untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik menjadi sederhana, cepat, dan transparan, sehingga tidak ada relevansi untuk menyuap," katanya.

Meski begitu, Puan mengakui, kebijakan itu belum sepenuhnya berhasil mencegah tindan pidana korupsi. Sebab, aksi pencegahan tersebut ada di hilir (akhir). Padahal, menurutnya, perilaku koruptif yang lebih berbahaya ada di hulu (awal) yakni berupa korupsi kebijakan.

Oleh karena itu, DPR meminta agar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dimana KPK menjadi koordinator, diperkuat dengan upaya pencegahan sektor hulu. Selain itu, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi perlu dikampanyekan secara masif agar masyarakat ikut terlibat dalam upaya-upaya pencegahan korupsi.

"Menanamkan perilaku dan sikap antikorupsi perlu dilakukan sejak dini sehingga perlu ada pelajaran anti-korupsi di sekolah," kata Politikus PDI Perjuangan itu.

Yang jelas, Puan menyatakan DPR mendukung upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan menerapkan prinsip terbuka, transparan dan akuntabel.



Sumber: BeritaSatu.com