Firli dkk Harus Koreksi secara Total Pelaksanaan Tugas KPK

Firli dkk Harus Koreksi secara Total Pelaksanaan Tugas KPK
Dari kiri ke kanan, mantan Direktur Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung Chairul Imam, anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan, Ketua Presidium IPW Neta S Pane, advokat Petrus Selestinus, dan moderator Ervan Tou pada acara diskusi tentang KPK di Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019. (Foto: Suara Pembaruan / Yustinus Paat)
Yustinus Paat / AO Rabu, 11 Desember 2019 | 22:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Komisioner Komisi Pengawas Keuangan Penyelenggara Negara (KPKPN) Petrus Selestinus mengharapkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru bisa mengoreksi total pelaksanaan tugas yang selama ini dianggap menyimpang. Menurut Petrus, Irjen Firli Bahuri cs memiliki momentum untuk melakukan koreksi tersebut dengan adanya revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Revisi UU KPK kali ini harus dijadikan momentum bagi Firli dkk untuk membuat KPK tampil lebih digdaya dan taat asas," ujar Petrus dalam acara diskusi bertajuk "Prospek Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi UU KPK" di Warung Upnormal Coffee Roaster, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Selain Petrus, acara diskusi ini dihadiri oleh sejumlah narasumber, yakni anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, dan mantan Direktur Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung, Chairul Imam.

Petrus berharap KPK di bawah kepemimpinan Firli mampu mengefektifkan dan mengefisiensikan tugas pemberantasan korupsi di kepolisian dan kejaksaan yang selama 15 tahun usia KPK gagal diwujudkan. Padahal, UU memberikan KPK dengan lima tugas dan kewenangan besar, yaitu koordinasi, supervisi, penindakan (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan), pencegahan tindak pidana korupsi, dan monitor.

"Dari lima tugas besar ini, yang menonjol dilaksanakan adalah hanya bidang penindakan. Sementara, empat bidang tugas lainnya nyaris tak terdengar. Tugas penindakan pun gagal dilaksanakan, karena banyak kasus besar mangkrak (tidak tuntas) diselesaikan oleh KPK. Belum lagi kasus-kasus besar yang mangkrak di Kepolisian dan Kejaksaan yang juga menjadi wewenang KPK untuk mengambil alih tetapi kenyataannya tidak pernah dilakukan," kata dia.

Menurut Petrus, kegagalan pencegahan dan pemberantasan korupsi ini tidak semata-mata karena ada titik lemah pada UU KPK. Namun, kata dia, juga pada persoalan kapasitas pimpinan KPK yang dianggap mudah diintervensi.

"Pimpinan KPK akhirnya melakukan praktik tebang pilih dan memilih jalan pintas untuk melakukan penindakan dengan cara OTT, yang bisa mendapatkan publikasi luas. Tetapi, OTT juga bisa diorder untuk target-target terntu," kata dia.

Selain itu, kata Petrus, KPK gagal melaksanakan tugasnya, karena tidak semua tugas, wewenang, dan kekuasaan besar (superbody) yang diberikan oleh UU diimplementasikan dengan baik. Dia mencontohkan, kewenangan koordinasi dan supervisi yang memungkinkan KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan dari Polri atau Kejaksaan.

"Namun KPK tidak pernah lakukan itu, juga KPK tidak pernah menghasilkan konsep tentang sistem pemberantasan korupsi yang lebih baik, sesuai tugasnya di bidang pengawasan," tutur dia.

Setelah revisi UU, kata Petrus, penampilan KPK akan berbeda karena adanya organ baru, yaitu dewan pengawas (dewas) dengan kekuasaan mengawasi dan ikut menentukan proses penindakan. Selain itu, KPK juga mempunyai kewenangan SP3, posisi KPK berada pada rumpun kekuasaan eksekutif, pegawai KPK adalah ASN, serta adanya tambahan asas, di mana pada setiap tindakan KPK harus tetap menjunjung tinggi HAM selain asas-asas lainnya.

"Munculnya organ baru dengan status hukum baru, di mana KPK menjadi lembaga yang berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif, hal tersebut berimplikasi kepada hilangnya organ penasihat KPK dan pegawai KPK non-ASN. Perubahan struktur dan status hukum KPK ini diharapkan agar kedigdayaan KPK terus bertambah dan di sisi lai berjalan dengan tetap menjunjung tinggi HAM serta asas-asas lainnya," jelas dia.

Dengan perubahan itu, lanjut Petrus, mestinya pada 17 Oktober 2019, KPK langsung mengumumkan siapa saja pegawai KPK yang tidak lagi memenuhi syarat bersamaan dengan dihilangkannya penasehat KPK. Namun, kata dia, hal ini tidak pernah diumumkan, termasuk penyidik KPK yang kehilangan status dan wewenang sebagai akibat berlakunya UU KPK baru.

Menurut dia, ada beberapa penyidik yang serta merta kehilangan legal standing untuk menjadi penyidik, tetapi diduga masih diberi peran menyidik. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 70C UU KPK hasil revisi.

"Karena itu, Firli cs bersama Dewas KPK nantinya harus mejernihkan persoalan ini, karena menyangkut hasil penyidikan yang kelak akan diuji dalam persidangan. Atau, jika perlu, dilakukan audit forensik guna memastikan seberapa banyak dan besar penyimpangan terjadi dan siapa saja korbannya," ujar dia.

Petrus juga menilai perlunya dewas bagi KPK membuktikan bahwa selama 17 tahun berjalannya, KPK nyaris tanpa kontrol memadai dengan independensinya. Menurut dia, potensi dan praktik penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan KPK cukup dirasakan oleh masyarakat, khsusnya penyelenggara negara yang sering menjadi target tebang pilih dalam penindakan di KPK.

"Banyak sudah keluhan penyelenggara negara dan masyarakat soal praktik tebang pilih dalam penindakan oleh KPK, praktik kesewenang-wenangan dalam menjerat pelaku atau pelaku lain dengan menciptakan posisi offside bagi pihak-pihak tertentu," ujarnya.

Bahkan, kata Petrus, terjadi pula kesewenangan untuk melepaskan pelaku lain dengan cara hanya menjadikannya sebagai saksi (tidak diikutsertakan sebagai pelaku turut serta. "Ada pula kabar soal tawar menawar penerapan pasal-pasal mana yang mau digunakan terhadap pelaku tertentu. Kita dengarkan juga jeritan mantan napi KPK, namun belum pernah dilakukan audit forensik. Inilah yang harus dilakukan oleh Firli cs dalam 100 hari pertama menjalankan tugasnya," tutu Petrus.



Sumber: Suara Pembaruan